alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

Empat Sengketa Pilkades Bergulir

Pemkab Menang Dua Perkara

04 September 2020, 07: 29: 23 WIB | editor : Abdul Basri

Empat Sengketa Pilkades Bergulir

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Sengketa pilkades serentak 2019 di Sumenep tidak hanya Desa Matanair. Hasil pemilihan di lima desa lainnya diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Empat dari enam perkara itu masih bergulir hingga saat ini.

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun lalu dilaksanakan di 226 desa. Kades terpilih sudah dilantik dan melaksanakan program pemerintahan. Namun, dua perkara masih ditangani pengadilan.

Ada enam perkara pilkades yang diajukan untuk diadili. Dua perkara sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sementara empat perkara lain masih bergulir. Semua perkara ini menyoroti surat keputusan bupati tentang pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih sebagai objek sengketa.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kabag Hukum Setkab Sumenep Hisbul Wathan. Menurutnya, semua gugatan dari perkara pilkades di PTUN menggugat bupati. Sekalipun dengan permasalahan yang beragam sebagai sebab mengajukan gugatan.

Misalnya, indikasi pelanggaran yang ditemukan dari tahap penjaringan hingga penghitungan suara. Putusan berkekuatan hukum tetap itu terdiri dari dua poin. Yakni, inkrah atau diputus karena upaya hukum terakhir dan inkrah karena tidak ada upaya hukum lain di antara salah satu pihak.

Perkara pilkades yang sudah selesai dan memiliki kekuatan hukum seperti di Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan. Juga perkara Pilkades Lombang, Kecamatan Batang-Batang. Dua perkara ini dimenangkan Pemkab Sumenep (bupati). Sebab, tidak ada upaya hukum lagi dari penggugat setelah 14 hari kesempatan setelah putusan.

”Setelah ada putusan, pihak penggugat tidak lagi melakukan upaya hukum dan perkara dimenangkan kami,” jelasnya.

Sementara empat perkara lain belum selesai. Yakni, perkara pilkades Meddelan, Kecamatan Lenteng. Dalam perkara ini pihak penggugat sedang mengajukan banding. Putusan pertama juga dimenangkan pemkab.

Hal yang sama terjadi pada perkara Pilkades Bullaan, Kecamatan Batuputih. Perkara Pilkades Matanair, Kecamatan Rubaru yang juga belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, pemkab yang kalah pada putusan pertama langung mendaftarkan untuk mengajukan upaya hukum banding. Memanfaatkan waktu 14 hari setelah putusan pertama keluar.

Terkait perkara Pilkades Sabuntan, Kecamatan Sapeken, masih menunggu sikap dari pihak penggugat. Pasalnya, masih ada waktu kepada pihak penggugat untuk melakukan upaya banding. Sejak putusan keluar, penggugat belum dimanfaatkan kesempatan upaya hukum.

”Putusan pertama juga dimenangkan kami. Tapi, kami anggap belum berkekuatan hukum. Sampai sekarang belum ada SK bupati tentang pengangkatan kepala desa terpilih yang dibatalkan oleh pengadilan,” jelasnya. (jun)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia