alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

PTUN Batalkan SK Bupati

Sengketa Pilkades, Pemkab Sumenep Banding

03 September 2020, 21: 28: 18 WIB | editor : Abdul Basri

TERGUGAT: Bupati Sumenep A. Busyro Karim memberikan keterangan tentang putusan PTUN terkait keabsahan kepala Desa Matanair kemarin.

TERGUGAT: Bupati Sumenep A. Busyro Karim memberikan keterangan tentang putusan PTUN terkait keabsahan kepala Desa Matanair kemarin. (JUNAIDI PONDIYANTO/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Sumenep 2019 sudah lama berlalu. Namun, hasil pemilihan Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, kembali menjadi perbincangan. Penyebabnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya membatalkan keputusan bupati.

Keputusan itu tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pilkades serentak 2019 di Sumenep atas nama Ghazali. Keputusan bupati Sumenep itu bernomor 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 2 Desember 2019.

Selain itu, PTUN juga membatalan surat pernyataan pelantikan bupati Sumenep kepada Ghazali nomor 141/145/.118.5/2019 tanggal 30 Desember 2019. Selain membatalkan, PTUN juga mewajibkan tergugat mencabut dua keputusan tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Surabaya, perkara ini digugat oleh Ahmad Rasidi. Terdaftar 3 Maret 2020 dengan tergugat bupati Sumenep. Ada 16 sesi acara persidangan sampai pada pembacaan putusan, Selasa (1/9).

PTUN juga mewajibkan tergugat menerbitkan keputusan baru tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkades Matanair periode 2019–2025. Khusus di tempat pemungutan suara (TPS) Dusun Karongkong. Selain itu, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru tentang pengangkatan dan pelantikan Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair periode 2019–2025.

Ahmad Rasidi melalui kuasa hukumnya, Kurniadi, menyampaikan, kliennya merupakan salah astu kandidat pada Pilkades Matanair 2019. Dia memilih menempuh jalur hukum karena tidak puas dengan hasil pilkades yang dinilai tidak sportif. Seperti adanya surat suara yang lebih dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh panitia.

Pihaknya berharap bupati Sumenep kooperatif untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun, pihaknya tidak menampik bahwa tergugat masih bisa menempuh jalur hukum melalui pengajuan banding. ”Kami siap dengan berbagai kemungkinan. Termasuk apabila bupati mengajukan banding,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat ditemui mengaku belum bisa memberikan banyak penjelasan tentang putusan tersebut. Pihaknya akan segera mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan bidang hukum untuk memutuskan langkah selanjutnya. ”Hari ini kami rapatkan untuk keputusan langkah hukum selanjutnya,” katanya kemarin (2/9).

Kabag Hukum Setkab Sumenep Hisbul Wathan menyampaikan, putusan PTUN Surabaya itu atas perkara nomor 37/G/2020/PTUN.SBY tertanggal 1 September 2020. Putusan terkait sengketa Pilkades Desa Matanair itu belum berkekuatan hukum tetap.

Saat ini pihaknya sebagai kuasa hukum tergugat langsung melakukan upaya hukum. Yakni, langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya. Dengan demikian, putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019.

”Bahwa secara hukum, Pemkab Sumenep nantinya akan patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Camat Rubaru Arif Susanto mengakui keputusan pengadilan itu sudah diketahui oleh pihak Desa Matanair. Pihaknya bersama jajaran Forkopimka Rubaru berupaya mencegah terjadinya gesekan di tingkat bawah. Sebab, informasi tersebut sangat memengaruhi kondisi sosial masyarakat.

”Situasinya antarkubu mulai mengkhawatirkan setelah kabar itu beredar di media sosial. Makanya kami tetap upayakan kondusif. Memang pada pilkades kemarin hanya ada dua calon,” jelas Arif. (jun)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia