alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

DPRD Abaikan Petunjuk Gubernur

02 September 2020, 11: 54: 31 WIB | editor : Abdul Basri

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Achmad Safik

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Achmad Safik (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Polemik di internal DPRD Bangkalan kian rumit. Pemicunya, berkenaan dengan pembentukan panitia khusus (pansus) tentang perubahan tata tertib (tatib). Muatan tatib itu berubah karena urusan perubahan mitra kerja.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Achmad Safik mengutarakan, jika pansus perubahan tatib DPRD dilanjutkan, otomatis merembet terhadap hasil fasilitasi gubernur. Dalam hasil fasilitasi gubernur disebutkan bahwa sekretariat dewan merupakan mitra komisi A. Sementara, selama ini menjadi mitra komisi B.

”Sesuai pembentukan tatib pada Oktober 2019, baru-baru kami dilantik, itu ada penetapan Peraturan DPRD Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Bangkalan,” kata Safik kemarin (1/9).

Dalam peraturan tersebut jelas bidang hukum dan pemerintahan mitra komisi komisi A. Termasuk sekretariat DPRD. Namun, pada praktiknya, hasil fasilitasi gubernur diabaikan dengan dasar kesepakatan bersama.

Dengan demikian, sekretariat DPRD diputuskan masuk mitra komisi B. Kemudian, DPMPTSP masuk mitra komisi A. ”Apakah ini menyalahi aturan atau tidak, karena ini lembaga politik. Akhirnya, tetap diputuskan begitu,” tuturnya.

Hanya, yang menjadi persoalan karena tiba-tiba ada perubahan tatib yang membahas perubahan mitra kerja. Menurut dia, apabila perubahan tatib itu tetap dipansuskan, akan berakibat pada hasil fasilitasi gubernur. ”Pasti ada tarik-menarik karena dari awal sudah tidak mengindahkan hasil fasilitasi gubernur,” sebutnya.

Politikus PPP itu menyatakan, urusan kemitraan tersebut melanggar aturan. Karena itu, harus kembali pada hasil fasilitasi gubernur. Sebab, sangat lucu ketika sekretariat DPRD menjadi mitra komisi B. Padahal, komisi B membidangi urusan perekonomian dan keuangan.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fathur Rosi membenarkan bahwa hasil fasilitasi gubernur menyebutkan sekretariat DPRD merupakan mitra kerja komisi A. Kemudian, DPMPTSP mitra komisi B. ”Saat itu saya sebagai ketua pansus tatib DPRD 2019. Memang begitu,” katanya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia