alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Pabrikan Harus Membeli dengan Layak

Pemkab Terjunkan 50 Tim Pemantau Tembakau

01 September 2020, 18: 53: 31 WIB | editor : Abdul Basri

HASIL PETANI: Petugas melakukan proses sortir tembakau di salah satu gudang di Jalan Raya Sentol, Pamekasan, kemarin.

HASIL PETANI: Petugas melakukan proses sortir tembakau di salah satu gudang di Jalan Raya Sentol, Pamekasan, kemarin. (ONGKY ARISTA UA./RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Sebagian petani di Bumi Gerbang Salam sudah memanen tembakau. Sayangnya, jerih payah mereka belum dihargai dengan layak. Tembakau kering dihargai murah. Jauh di bawah break even point (BEP) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Misalnya, PT Grendel yang membeli dengan harga Rp 18 ribu–Rp 38 ribu per kilogram. Padahal, BEP tembakau yang ditetapkan Pemkab Pamekasan Rp 32.708–Rp 54.437 per kilogram.

Pemkab menerjunkan 50 tim pemantau sejak kemarin (31/8). Mereka diharapkan bisa bekerja maksimal. Dengan demikian, pabrikan tak melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tetang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.

Ketua Komisi Urusan Tembakau Pamekasan (KUTP) Ismail A. Rahim mengatakan, tata niaga tembakau tahun ini mengisyaratkan sinyal negatif. Petani diprediksi mengalami kerugian. ”Ini masalah yang cukup serius,” ujarnya kemarin (31/8).

Untuk itu, dia meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas. ”Jangan sampai tidak ada konsep. Pada pertemuan beberapa waktu lalu, pabrikan tak berani memaparkan berapa harga pembeliannya, sementara di sisi lain pemkab hanya menunggu surat resmi,” bebernya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan itu meminta pemkab melalui organisasi perangkat daerah (OPD) mendekati pabrikan. Selain itu, penegak perda harus mengawasi, jangan sampai ada tembakau Jawa masuk Madura. ”Mumpung masih di awal musim panen raya,” sarannya.

”Di sisi lain, para pemantau harus diberi pembekalan yang cukup sehingga tidak menjauh dari penimbangan di gudang. Dengan begitu, mereka bisa menyaksikan bagaimana praktik jual belinya,” pintanya.

Kerja-kerja pemantau dari tahun ke tahun biasanya hanya datang ke gudang memberikan surat. Setelah itu, mereka keluar dan sorenya kembali ke gudang, kemudian meminta angka serapan.

”Kalau seperti ini tidak akan maksimal kerja pemantauannya. Untuk itu, saya meminta pemantau ini bekerja ekstra dan serius,” kata Ismail.

Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Mulyadi menyatakan, fungsi pokok pemantau yaitu memberikan laporan bila ada pelanggaran tata niaga di gudang atau pabrikan.

”Setiap hari, dari pagi sampai sore, para pemantau berada di gudang untuk memantau, kemudian mereka melaporkan apa hasil pantauannya kepada kami,” terangnya kemarin (31/8).

Minimalnya ada empat hal yang harus dilaporkan oleh pemantau. Pertama, terkait harga tembakau. Lalu, berapa harga terendah dan tertinggi, apakah di bawah atau di atas biaya pokok produksi.

Kedua, pengambilan sampel, apakah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tetang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura. Ketiga, terkait potongan berat tikar pembungkus sesuai perda atau tidak. Keempat, penimbangan.

”Kalau ada temuan ketidaksesuaian dengan perda, harus dilaporkan oleh pemantau kepada pengawas,” terangnya.

Salah satu anggota tim pengawas itu ialah Kepala Disperindag Pamekasan Achmad Sjaifudin. Apa langkah pengawas bila ada pembelian di bawah BEP? Mulyadi mengaku tidak bisa berbuat banyak selain hanya anjuran.

Pembelian tembakau tersebar di beberapa ranting di bawah afiliasi delapan gudang tahun ini. ”Kalau ada pembelian di bawah BEP, kami hanya memberikan imbauan, terutama mereka yang membeli tembakau untuk dijual lagi ke pabrikan. Kalau pabrikannya langsung yang membeli di bawah BEP, kami bisa mengambil tindakan,” janjinya. (ky)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia