alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Hakim Tidak Boleh Salah Menerapkan Hukum

01 September 2020, 12: 05: 06 WIB | editor : Haryanto

Dosen FH Unira - Achmad Rifai.

Dosen FH Unira - Achmad Rifai. (Achmad Rifai/RadarMadura.id)

Share this      

PUTUSAN hakim akan melahirkan keadilan jika memuat pertimbangan hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan hakim merupakan mahkota, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Kesempurnaan dalam memahami hukum acara sangat penting bagi hakim. Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel dalam menjatuhkan putusan, agar hakim tidak berpindah jalur dan arah.

Menghayati proses lahirnya putusan (bukan penetapan) yang notabene selalu dilakukan oleh Majelis Hakim bukan Hakim tunggal, sehingga kemungkinkan terjadinya error dalam putusan dapat dipastikan jarang terjadi. Terlebih ketua majelis hakim bukan hakim yang baru bertugas, melainkan ketua majelis hakim adalah seorang hakim yang mempunyai jam terbang dalam menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang cukup waktu dan mempuni.

Kecuali itu, tiap-tiap hakim selalu memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ilmu hukum yang dimilikinya. Hal ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk memperbaiki kualitas seorang hakim agar putusan yang dilahirkan benar-benar merupakan pengewantahan lambang hakim yaitu:

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.

2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.

3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.

4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.

5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

Kesempurnaan kepribadian seorang hakim dengan pemaparan di atas, nyaris sempurna selaku pengembangan law enforcement dalam bidang menjatuhkan putusan. Sehingga penulis sependapat jika hakim adalah ius curia novit (hakim tahu segala hukum). 

Namun keberadaan hakim dalam Perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Pmk jauh panggang dari api. Hakim dalam perkara telah menjatuhkan putusan dengan melanggar Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam HIR (herzien inlandsch reglement), dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima dengan tanpa memeriksa pokok perkara. 

Sesungguhnya versi putusan tersebut adalah putusan sela. Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

1.    Putusan Akhir (eind vonnis)

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, constitutief, dan condemnatoir.

2.    Putusan Sela (tussen vonnis)

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Putusan yang telah dijatuhkan dalam Perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Pmk tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR. Putusan tersebut telah diucapkan dengan amar putusan: ”menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.” Hal ini dikarenakan untuk dapat menjatuhkan putusan sela (pendapat penulis) harus didahului oleh adanya eksepsi dari Tergugat. 

Perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Pmk tersebut adalah mengenai gugatan nafkah anak di bawah umur dari seorang ibu yang mengasuhnya terhadap Tergugat yang berprofesi sebagai anggota Polri, sekalian juga digugat sebagai Turut Tergugat adalah Kapolres yang menjadi atasan Tergugat. 

Persidangan Perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Pmk belum memasuki tahap jawaban Tergugat, baru selesai proses mediasi dan tidak berhasil. 

Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain, ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Entah karena rasa ketakutan karena dilibatkan sebagai Turut Tergugat atau ketidaktahuan Hakim yang mengadili perkara tersebut, yang jelas Indonesia adalah rechtsstaat bukan Machtaat, sehingga seharusnya putusan itu harus rechtsstaat. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 HIR seharusnya putusan tersebut menunggu eksepsi dari Tergugat, tidak serta merta langsung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kecuali gugatan Penggugat mengandung kesalahan di bidang kompetensi absolut lembaga Peradilan tersebut, maka seketika itu juga saat Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat bukan kompetensi absolutnya, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

Dengan Putusan tersebut sangat merugikan Penggugat, dimana kerugian Penggugat tersebut diakibatkan oleh salahnya Hakim dalam membuat Pertimbangan Hukum. Putusan yang sejenis demikian masih banyak, Putusan Perkara Nomor: 894/Pdt.G/2020/PA.Pmk hanya contoh kecil yang telah merugikan yustiabelen (pencari keadilan). Karenanya dipandang perlu Mahkamah Agung memberikan reward terhadap Hakim yang telah membuat putusan dengan Pertimbangan Hukum yang tepat dan menjatuhkan punish terhadap Hakim yang telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan Hukum yang keliru. (*)

Oleh: ACHMAD RIFAI* 

*)Praktisi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia