alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan
Berkas Kandidat Belum Lengkap

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Hari Lagi

31 Agustus 2020, 18: 29: 02 WIB | editor : Abdul Basri

Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Hari Lagi

Share this      

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati 4–6 September mendatang. Meski kurang empat hari lagi, berkas persyaratan calon dan pencalonan masing-masing kandidat belum sepenuhnya lengkap.

Bakal Calon Bupati Sumenep Achmad Fauzi menegaskan sudah mantap maju sebagai kandidat dalam Pilkada Sumenep 2020 bersama Dewi Khalifah. Menjelang pendaftaran calon, pihaknya bersama tim sedang mempersiapkan dokumen persyaratan.

Termasuk, berkas dari lima partai pengusung. Yakni, PDIP, Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Fauzi optimistis segala persiapan akan tuntas sebelum jadwal pendaftaran dibuka. ”Ada beberapa persyaratan yang sedang diurus di luar kota. Dalam waktu dekat, semuanya sudah pasti siap untuk mendaftar ke KPU,” kata politikus PDI Perjuangan itu kemarin (30/8).

Di tempat terpisah, bakal calon wakil bupati (bacawabup) Mohammad Ali Fikri juga menyatakan siap mendaftar bersama Fattah Jasin sebagai bakal calon bupati. Berkompetisi untuk menjadikan Sumenep yang maju dan berkah. Sesuai tagline yang selama ini digaungkan, yakni Sumenep Barokah.

Menjelang pendaftaran ke KPU, sebagian dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah rampung. Sekalipun belum keseluruhan karena beberapa berkas masih dalam proses, pihaknya optimistis semua persyaratan yang terkait dengan pencalonan terpenuhi.

Pihaknya mendapat dukungan dari enam partai politik. Yakni, PKB, PPP, Golkar, Hanura, Demokrat, dan Nasdem. ”Secara hitungan kursi di DPRD sudah memiliki 30 kursi yang cukup memenuhi syarat pendaftaran,” terangnya.

Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Pemilih KPU Sumenep Rahbini mengatakan, di samping persyaratan calon dan pencalonan, ada ketentuan khusus yang diberlakukan pada agenda pendaftaran nanti. Yakni, penerapan protokol kesehatan (prokes). Sebab, masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Sudah ada regulasi yang mengatur jumlah kerumunan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan. Termasuk, larangan masuk kepada massa yang mengantarkan pasangan bakal calon. Itu dalam rangka menghindari ataupun memutus mata rantai persebaran virus korona.

Termasuk, para pendamping pasangan calon juga dibatasi. Mereka yang diperbolehkan hanya pengurus partai politik (ketua dan sekretaris) yang mengusung pasangan bakal calon tertentu. Pasangan bakal calon dan penghubung komunikasi, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh para bakal calon maksimal dua orang.

”Kalau ada empat partai koalisi yang mendukung pasangan calon, berarti yang boleh masuk dari pengurus partai itu 8 orang,” terangnya.

Menurutnya, pasangan bakal calon diimbau tidak membawa massa saat melakukan pendaftaran. Sebab, sekalipun tetap ikut, mereka tidak akan diperkenankan masuk. ”Jadwalnya sudah kami umumkan, hari pertama dan kedua dibuka dari pukul 08.00–16.00 dan hari terakhir dari pukul 08.00–24.00,” jelasnya.

Berkaitan dengan kondisi kesehatan pasangan bakal calon, pihak Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr Ramelan Surabaya telah mewajibkan setiap bakal calon harus negatif Covid-19. Yakni, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tes swab yang harus dilakukan bakal calon secara mandiri.

Sebelum melakukan pemeriksaan tes kesehatan, hasil swab sudah harus dilketahui. Kalau hasilnya positif, yang bersangkutan harus dikarantina selama 14 hari sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, itu tidak membatalkan pencalonan, mungkin hanya mengubah jadwal.

”Pembiayaannya tidak termasuk dari biaya pemeriksaan kesehatan yang dibiayai oleh KPU,”  tegasnya.

Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep Abdur Rahem mengutarakan, proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati memang sudah memasuki tahap pengumuman jadwal pendaftaran sejak 28 Agustus 2020. Semua tahapan tetap harus dilakukan sesuai prokes.

Hal itu juga sudah dikoordinasikan dengan KPU beserta bentuk pengawasannya. Misalnya, larangan memasukkan massa pendukung pada area pendaftaran. Mengingat, sampai sekarang masih dalam masa pandemi.

Sampai sekarang belum memasuki tahapan diperbolehkannya pasangan bakal calon untuk berkampanye. Disinggung banyaknya alat peraga kampanye (APK), Rahem menyebut hal itu belum bisa dipastikan sebagai bentuk kampanye. Mungkin sebatas pada sosialisasi yang semua masyarakat bisa melakukan.

Misalnya, pemasangan foto melalui media luar ruangan di tempat-tempat publik. Rahem menegaskan, kampanye itu sesungguhnya dilaksanakan oleh pasangan calon, baik dari perseorangan, partai politik, dan gabungan partai politik. Untuk menyampaikan visi misi dan lainnya.

Sementara, sampai sekarang belum ada calon yang ditetapkan dan belum sampai pada tahap penetapan. Banyaknya media luar ruangan yang tersebar tidak bisa disimpulkan sebagai kampanye atau pelanggaran. Selama belum ada calon, pihaknya tidak berwenang memberikan penindakan.

”Kalau kampanye pasti dilakukan oleh pasangan calon yang akan berkompetisi pada pesta demokrasi. Seorang yang bisa disebut calon itu apablila sudah ditetapkan oleh KPU, semua masyarakat adalah bakal calon,” tandasnya. (jun)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia