alexametrics
Minggu, 27 Sep 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Temukan Kejanggalan dalam Rancangan APBD Perubahan

11 Agustus 2020, 13: 30: 49 WIB | editor : Abdul Basri

BANYAK KURSI KOSONG: Anggota DPRD dan pihak Pemkab Bangkalan melaksanakan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi kemarin.

BANYAK KURSI KOSONG: Anggota DPRD dan pihak Pemkab Bangkalan melaksanakan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – DPRD Bangkalan menggelar rapat paripurna kemarin (10/8). Agendanya mendengarkan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terhadap nota pengantar perubahan APBD 2020.

Dari sekian banyak fraksi yang memberikan PU, Fraksi Keadilan Hati Nurani cukup berbeda. Fraksi yang dipimpin Musawwir itu menyodorkan sejumlah temuan dalam rancangan APBD Perubahan 2020.

Salah satunya berkenaan dengan data asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tidak empiris dan kontradiksi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Dalam rancangan APBD Perubahan 2020, pertumbuhan ekonomi Bangkalan mencapai 4,5 persen hingga 4,7 persen. Kemudian, inflasi sebesar 4,51 persen.

Menurut Musawwir, data di rancangan APBD Perubahan 2020 tersebut berdasar hasil survei empiris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan BPS Bangkalan. ”Data itu semua kontradiksi dengan data milik BPS Jatim,” ungkap politikus PKS itu dalam pandangan umumnya.

Pada data BPS Jatim disebutkan, pertumbuhan ekonomi untuk triwulan pertama 2020 hanya 3,04 persen. Sementara inflasi sebesar 0,28 persen. ”Terus yang mana yang benar? Ini kan membingungkan,” sindirnya.

Dengan perbedaan data itu, pihaknya menyimpulkan bahwa data pertumbuhan ekonomi yang dijadikan dasar kebijakan umum rancangan APBD Perubahan 2020 tidak empiris. Sangat bertentangan dengan regulasi dan teori ekonomi makro.

”Kesalahan yang begini ini imbasnya kebijakan umum APBD Perubahan 2020 tidak bisa dipercaya,” sebutnya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan, berkenaan dengan perbedaan tersebut, pihaknya akan membahas dengan tim terlebih dahulu. Sebab, yang berkaitan dengan PU dari Fraksi Keadilan Hati Nurani itu belum dibaca secara detail.

”Nanti kami lihat, kami baca lagi. Di mana letak perbedaannya. Tentu kami jawab di nota jawaban nanti,” janjinya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia