alexametrics
Senin, 28 Sep 2020
radarmadura
Home > Berita Kota
icon featured
Berita Kota

Ribuan Nama Guru Dicoret

Verifikasi Ulang Insentif Guru Ngaji

06 Agustus 2020, 19: 40: 50 WIB | editor : Abdul Basri

Ribuan, Nama Guru, Dicoret, bantuan, verifikasi, guru ngaji,

Ribuan, Nama Guru, Dicoret, bantuan, verifikasi, guru ngaji, (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 sangat besar. Namun, dalam pelaksanaannya tidak berjalan mulus. Seperti untuk program jaring pengaman sosial (JPS) guru nonkategori dan guru mengaji di Pamekasan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelontorkan Rp 96,7 miliar untuk penanganan Covid-19. Khusus untuk JPS guru nonkategori dan guru mengaji dianggarkan Rp 29.748.600.000. Program tersebut melekat di dinas pendidikan (disdik).

Hingga memasuki masa transmisi lokal, bantuan JPS dengan anggaran miliaran tersebut belum terealisasi sama sekali. Akibatnya, dana jumbo tersebut ngendap di kas daerah (kasda).

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Disdik Pamekasan Sadikin tidak memungkiri bantuan sosial (bansos) untuk guru mengaji dan nonkategori belum terealisasi sama sekali. Dia mengklaim proses pencairan akan dilakukan dalam waktu dekat. ”Sekarang menunggu penetapan penerima melalui SK (surat keputusan) bupati,” ucapnya kemarin (5/8).

Menurut Sadikin, bantuan baru akan dicairkan karena proses inventarisasi penerima memakan waktu cukup lama. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada penerima bantuan yang juga menikmati bansos lain. Misalnya, program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai (BST), dan lain sebagainya.

”Kami bekerja hati-hati karena tidak boleh menerima bantuan dobel,” katanya.

Sadikin mengungkapkan, awalnya terdapat 16.780 calon penerima JPS. Data itu diperoleh dari data pokok pendidikan (dapodik) serta Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (Simpatika). Sementara data guru mengaji diambil melalui Sistem Aplikasi Tempat Ibadah Kabupaten Pamekasan (Simantap).

Namun setelah diverifikasi ulang, disdik menemukan ribuan guru nonkategori dan guru mengaji yang juga menerima bansos lain. Dengan demikian, 7.695 nama dicoret hingga tersisa 9.085 calon penerima. Mereka diajukan agar ditetapkan sebagai penerima JPS melalui SK bupati.

”Kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak ada yang menerima dobel. Hasilnya cukup banyak yang harus kami buang,” kata dia.

Pemangkasan jumlah penerima dapat mengefisiensi anggaran JPS. Pihaknya memastikan bansos yang diberikan sesuai prosedur. ”Cukup banyak hemat anggaran setelah bansos dilakukan verifikasi,” imbuhnya.

Bantuan bagi ribuan guru mengaji dan nonkategori akan direalisasikan secara nontunai. Hal tersebut untuk mengantisipasi pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak tanggung jawab. ”Bantuannya akan diberikan lewat rekening,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam minta pencairan bantuan dipercepat. Tujuannya, agar penerima bisa segera menikmati. Terlebih, peran guru nonkategori dan guru mengaji sangat besar.

Politikus PKB tersebut meminta agar realisasi bantuan diberikan secara akumulatif. Sebab, bantuan tak kunjung terealisasi akibat lambannya proses verifikasi yang dilakukan pemerintah. ”Misalnya berapa bulan yang belum dibayarkan, maka harus dibayarkan semua,” desaknya.

Sementara itu, data penerima bantuan insentif guru ngaji dan madin di Bangkalan harus diperbarui. Sebab, banyak ditemukan tidak tepat sasaran. Persoalan itu pun sampai ke telinga wakil rakyat.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Subaidi mengungkapkan, banyak aduan dari masyarakat jika bantuan insentif guru ngaji dan madin salah sasaran. Di salah satu desa ada 18 orang penerima. Namun, 15 orang di antaranya bukan guru ngaji.

”Kami tidak bisa sebutkan desanya. Tapi, laporan yang kami terima insyaallah valid. Kami sudah sampaikan ke tim verifikasi kabupaten,” kata dia kemarin.

Menurut Subaidi, tim verifikasi kabupaten dan kecamatan harus serius dalam mendata penerima. Sebab, temuan serupa bisa terjadi di desa lain. ”Untuk itu, kami minta diverval (verifikasi dan validasi) ulang. Kasihan yang benar-benar berhak menerima, tapi tidak bisa menerima,” ucapnya.

Politikus Partai Hanura itu menjelaskan, sejauh ini aduan yang diterima hanya untuk penerima guru ngaji. Sementara untuk penerima bantuan insentif kepada guru madin belum. ”Tapi, bisa saja juga terjadi. Ya solusinya, update ulang,” jelasnya.

Ketua Tim Koordinator Verval Kabupaten Bangkalan Moh. Kamil mengatakan, temuan di lapangan akan segera diperbaiki. Semua elemen masyarakat berhak memberikan masukan. Namun, datanya harus valid dan bukan mengada-ada.

”Kami tidak menafikan itu terjadi. Tapi, tahun ke tahun terus kami update. Tujuannya, menghindari adanya penerima yang tidak berhak, tapi tetap menerima,” kata dia.

Menurut dia, bantuan insentif guru ngaji dan madin memang sangat rentan terjadi kesalahpahaman. Sebab, selama ini penyalurannya bergiliran. Semata-mata untuk pemerataan. ”Karena bisa saja tahun ini tidak dapat, tahun depan dapat. Karena memang kuotanya terbatas,” tandasnya.

Bantuan insentif guru ngaji dan madin dialokasikan untuk 9.342 orang. Perinciannya, 4.415 guru madin dan 4.927 guru ngaji. Bantuan diberikan Rp 200 ribu per bulan setiap penerima. (jup)

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia