alexametrics
Senin, 28 Sep 2020
radarmadura
Home > Catatan
icon featured
Catatan

Rasa Pilkada Sumenep

Oleh MASMUNI MAHATMA*

03 Agustus 2020, 19: 03: 45 WIB | editor : Abdul Basri

Rasa Pilkada Sumenep

Share this      

FATTAH Jasin (FJ) termasuk sosok yang hebat. Menjadikan kiai karismatik dari Annuqayah sebagai calon wakilnya dalam perhelatan Pilkada Sumenep 9/12/2020 cukup menghentakkan perasaan publik. Terlebih kalau dicermati dari perspektif etika kesantrian, yang bukan hanya tampak kurang nyaman, melainkan tidak mudah dikunyah oleh publik. Butuh ”pertapaan” nalar dan logika sosial demokrasi tersendiri. Namun, inilah politik, belum tentu selalu sealur dan seiring dengan napas dan cita-cita masyarakat bawah. Selalu punya jarak orientasi dan nilai-nilai.

Dalam perspektif politik, sah saja tiap diri berjalan, berlari, bahkan menari-nari di antara panggung sosial demokrasi yang telah disediakan publik. Tak ada yang salah atau dengan lantang langsung menyalahkan. Semua adalah proses untuk menuju dan menemukan bentuk percaturan kuasa yang ”terdambakan,” terutama oleh elite partai politik yang selama ini menikmati akses dan kue-kue berbingkai kekuasaan. Padahal, meminjam paradigma Aristoteles, politik sejatinya merupakan jalan mewujudkan kebajikan kolektif dari dan untuk manusia, tanpa terkecuali. Cukup jelas konstruksi konsepsionalnya. Bukan semata untuk elite, melainkan demi kelangsungan sosial publik secara makro.

Selama politik ditransformasikan sebagai jalan aspiratif dan kebajikan bagi urusan primer dan skunder kehidupan sosial masyarakat, publik tidak akan banyak yang merespons negatif. Justru mereka akan ikut mengapresiasi dengan logika dan prinsip konvensionalnya; menerima sukarela, menempatkan semata ritual temporal-duniawiyah, menunaikan kewajiban atas nama warga negara hadir dan mencoblos di TPS, dan lain-lain. Inilah salah satu kecenderungan yang mengalir di hadapan masyarakat, sejauh demokrasi dilaksanakan di berbagai negara dan level-level sosial kekuasaan.

Aroma Annuqayah

Rasa pilkada Sumenep kali ini bukan rasa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semata. Meskipun, setidaknya 20-an tahun belakangan, kedua parpol ini cukup mendominasi dan mewarnai dinamika politik lokal Sumenep. Rasa pilkada Sumenep 9 Desember 2020 nanti, cukup gurih, renyah, sedikit ”pedas,” sekaligus agak mencengangkan. Betapa tidak, aroma Annuqayah begitu cepat menyeruak dalam gugusan tarik ulur pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, walau belum diketuk palu (keputusan) KPU Sumenep.

Aroma Annuqayah sedemikian menggoda. PKB tahu cara ”menaburkan” aroma ini ke dada konstituen. PKB cerdik dan cepat memainkan psikologi basis politik. Mengikat cepat kiai muda kharismatik, Sang Putra Mahkota Lubangsa Raya KH Mohammad Ali Fikri, keturunan langsung KH. A. Warits Ilyas, ”suhu politik” Sumenep dan Annuqayah sepanjang sejarah, merupakan satu di antara kecerdikan praktis PKB. Tanpa menunggu SK DPP PPP, lantaran Kiai Fikri, memang kader PPP, PKB langsung melempar dan merapikan ”tali sapujagat” mengikatnya. Ini kecerdikan praktis-produktif secara psikologi politik. Terlebih politik, satu sisi hanya masalah ’memainkan’ momentum dan ’mencitrakan’ keberpihakan, di luar kecentilan transaksionalitas.

Kiai Mohammad Solahuddin (Kiai Mamak), yang merupakan adik kandung Kiai Fikri sekaligus Ketua DPC PPP Sumenep, meski didukung ribuan relawan sedari tahun lalu, terlihat masih berada di antara ”ketidakpastian.” Fenomena ini dapat dicermati melalui dua aspek sederhana. Pertama, calon wakil bupati yang hendak didudukkan bersama ialah Kiai Mamak, mungkin belum clear dalam perspektif logika dan perangkat sosio-demokrasi. Sebab, dalam pesta demokrasi ”era gaul” berbasis modernitas. Yang dibutuhkan bukan sekadar sosok populer, melainkan juga memiliki tingkat elektabilitas cukup aspiratif-prospektif. Sosok yang mempunyai amunisi belaka, tapi belum lihai meyakinkan visi petinggi partai tingkat regional dan nasional, lebih-lebih menumbuhkan harapan dan kemenangan, tetap tidak cukup menjadi modal kontestasi.

Kedua, dari aspek umur, Kiai Mamak terbilang cukup muda. Ini adalah potensi positif, kelebihan, terobosan, dan modal energik. Namun, bisa pula dimaknai kelemahan oleh sebagian publik –tanpa mengurangi ketakziman terhadap sosok maupun kualitas Kiai Mamak. Setidaknya, belum memiliki pengalaman terlibat langsung mengelola dan memompa birokrasi pemerintahan. Apalagi, pilkada yang dari awal dikonstruksi legalitas dan kepentingan politik parpol, bukan perkara ringan dijalankan dan ditumbuhkan. Ada pelbagai kepentingan kelompok (parpol) yang mesti diakomodasi dan dieksekusi. Salah me-remote kebijakan birokratis dan dianggap kurang pas dengan kontrak politik kepartaian, akan menjadi bumerang di kemudian hari.

Di luar ilustrasi itu, aroma Annuqayah menjadi menu utama-terlaris menjelang pesta politik lokal Sumenep. Namanya politik, sebelum diputuskan KPU, puluhan kemungkinan dapat terwujud. Jika PPP tidak menemukan calon pendamping Kiai Mamak yang tangguh dan meyakinkan raihan suara hingga memenangkan pilkada, tidak (akan) ceroboh dan ngotot mencalonkan Kiai Mamak. Ini menyangkut marwah partai dan posisi Kiai Mamak selaku ketua DPC PPP. Ini juga menyangkut integritas Annuqayah sebagai laboratorium politik berbasis keulamaan dan kesantrian. Apalagi, kalau yang terjadi adalah PPP menarik diri dan memberikan SK DPP kepada Kiai Fikri, maka Annuqayah tidak saja meletakkan keteladanan politik, tetapi telah memberikan edukasi kontestasi yang produktif-empatik. Ini bisa menjadi ”syarah politik” baru bagi Sumenep.

Peran IAA

Fenomena proses kontestasi politik menghadapi pilkada lokal ini ikut menyita pikiran dan psikologi alumni Annuqayah, tanpa terkecuali. Demi tetap mengawal marwah dan karya besar alumni bagi Annuqayah dan Sumenep pada umumnya adalah arif sekiranya peran IAA tidak dalam koridor ”menjebakkan diri” di lingkaran arus politik kepartaian. IAA harus tetap tampil dan fokus pada rajutan ukhuwah Annuqayah lahir dan batin, sembari menyerahkan keputusan politik partai diselesaikan elite PPP dan PKB. Sebab, politik disamping kental dengan selebrasi, terkadang juga di luar dugaan konsep dan loyalitas etik konstituen, dipenuhi ”subsidi silang” ambisi politisi.

Dalam situasi semacam ini, jajaran teras IAA hendaknya cepat mewujudkan peran-peran strategis berjangka panjang dan edukatif-humanistik. Pertama, memediasi simpul-simpul alumni untuk duduk bersama dengan Kiai Fikri dan Kiai Mamak. Ruang dialogis ini bukan untuk membicarakan alunan politik praktis, akan tetapi mencari titik temu paradigmatik antara kiai dan santri tentang masa depan ukhuwah Annuqayah sekaligus peran sosial keumatan di lingkup Sumenep. Kedua, ruang ini dijadikan wasilah konstruktif-produktif dari dan untuk alumni, terutama menyerap dan menginternalisasi visi luhur keteladanan sosial keumatan Kiai Fikri maupun Kiai Mamak.

Ketiga, tabayun internal antara alumni bersama Kiai Fikri dan Kiai Mamak mesti dijadikan ”syarah sosial keumatan” membangkitkan pembangunan dan menumbuhkan masa depan baru bagi eksistensi demokrasi Sumenep di mata Indonesia dan dunia internasional. Sebab, di samping memiliki alumni potensial dari lintas skill dan profesi, peran-peran strategis Annuqayah, minimal di wilayah Madura, cukup diapresiasi publik. Terlebih Annuqayah ikut mengantarkan bupati Sumenep dari PKB selama beberapa periode, tanpa syarat. Apresiasi publik itu, pelan tapi pasti akan tertuang dalam pilkada Desember nanti. Inilah cara Annuqayah menata rasa alur berdemokrasi. Menakjubkan. 

*)Alumni 1996 Lubra F/04

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia