alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Legislatif Bahas Rancangan Perda Pesantren

31 Juli 2020, 18: 16: 57 WIB | editor : Abdul Basri

GENERASI RELIGIUS: Santri mengikuti acara kepesantrenan di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar di Pamekasan, Kamis (23/7).

GENERASI RELIGIUS: Santri mengikuti acara kepesantrenan di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar di Pamekasan, Kamis (23/7). (ONGKY ARISTA UA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pendidikan di pesantren menjadi perhatian wakil rakyat. Komisi IV DPRD Pamekasan mengusulkan adanya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren tahun ini.

Ada 19 bab dan 29 pasal dalam draf raperda tersebut. Pada pasal 2 disebutkan bahwa dasar penyelenggaraan pondok pesantren dan madrasah di Pamekasan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara, prinsip penyelenggaraan pondok pesantren terdapat pada pasal 8. Disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan hadis sesuai paham ahlussunnah wal jamaah. Dengan paradigma maqashid al-syar’iyyah sebagai perwujudan ibadah kepada Allah.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, raperda pesantren mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. ”Raperda pesantren ini kami segerakan karena kami ingin memberikan pelayanan lebih kepada pesantren,” katanya kemarin (30/7).

Peran pesantren bagi kemajuan pendidikan di Pamekasan cukup besar. ”Termasuk sumbangsih pesantren bagi perbaikan moral bangsa,” sambungnya.

Dengan dasar itulah Komisi IV DPRD mengusulkan raperda penyelenggaraan pendidikan di pesantren segera digarap. Regulasi tersebut akan menjadi acuan pokok pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren.

”Raperda ini akan menjadi acuan pemkab untuk memerhatikan pesantren. Bagaimana sarana dan prasarana di dalamnya itu dikaver oleh pemkab,” terangnya.

Akademi IAIN Madura Mohammad Kosim menyatakan, raperda pesantren secara garis besar akan memperkuat pelaksanaan Undang-Undang 18/2019 tentang Pesantren itu sendiri. Dia menilai, kehadiran pemerintah sangat perlu.

”Karena di Madura dan Pamekasan khususnya memiliki ratusan pesantren. Tentu pemkab harus hadir. Kendati barangkali pesantren tidak membutuhkan itu karena pesantren dari awal mandiri,” paparnya.

”Tapi karena kiprah pesantren luar biasa, pemerintah harus hadir,” sambung Kosim.

Perda tersebut merupakan upaya konkret pemerintah untuk hadir di tengah pesantren. ”Namun, yang pasti pada dasarnya jangan sampai perda itu bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya,” tandasnya. (ky)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia