alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Features
icon featured
Features

Lebih Dekat dengan Calon Sekkab Sampang Muhammad Zis

31 Juli 2020, 18: 14: 14 WIB | editor : Abdul Basri

SIAP BERSAING: Kepala DPPKP Sampang Muhammad Zis saat ditemuai di ruang kerjanya kemarin.

SIAP BERSAING: Kepala DPPKP Sampang Muhammad Zis saat ditemuai di ruang kerjanya kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Mohmmad Zis masuk bursa calon Sekkab Sampang. Dia akan bersaing dengan dua calon lainnya. Yakni, Pj Sekkab Yuliadi Setiawan dan Kepala Disarpus Sudarmanta.

ANIS BILLAH, Sampang, Jawa Pos Radar Madura

KENDARAAN roda dua terparkir rapi di samping kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang kemarin (30/7). Halaman tampak sepi. Jawa Pos Radar Madura (JPRM) tiba di kantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 55 itu pukul 9.35.

Koran ini lalu masuk ruang sekretariat DPRKP. Lalu, menuju lantai dua. Seorang staf mengarahkan menuju ruang kepala dinas.

Muhammad Zis langsung menyambut. ”Tetap harus jaga jarak ya,” kata pejabat yang tinggal di Jalan Laut Banda 3 C/16, Perumnas Bangkalan, itu mempersilakan duduk.

Tanpa berbincang panjang lebar, Zis memberikan pernyataan terkait keikutsertaannya dalam bursa pengisian kursi Sekkab Sampang. Salah satu tujuannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pria kelahiran 10 Desember 1966 itu ingin membantu bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan visi misi.

Keterlibatan Sekkab memiliki peran penting dalam realisasi visi misi pemerintah daerah. Termasuk berbagai permasalahan yang terjadi di kota juga menjadi tanggung jawab Sekkab.

Karena itu, Sekkab harus memiliki alur pikir serta kerangka kerja framework untuk mendukung terwujudnya visi misi bupati dan wakil bupati. Pejabat yang pernah mengenyam pendidikan di SD Demangan 2 itu menilai, kursi Sekkab bukan jabatan sembarangan. Jabatan tersebut tertinggi di tingkat aparatur sipil negara (ASN) di lungkungan pemkab.

”Intinya, tugas utama Sekda arahnya ke sana. Memang tugas berat. Itulah pengabdian,” tuturnya.

Jika takdir memihak kepadanya, Zis yakin bisa menjalani tugas-tugas Sekkab dengan maksimal. Berbagai pengalaman di pemerintahan jadi modal utamanya dalam membantu merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Sampang.

Dia berkiprah sebagai ASN sejak 1993. Pada 1996, alulmnus SMPN 2 Bangkalan itu dipercaya menduduki jabatan Kasubsi Perumahan DPU Daerah Sampang. Kemudian, 1999 menjabat Kasi pemeliharaan bina marga. Selanjutnya, jabatan berpindah-pindah seiring berjalannya waktu.

Jabatan yang pernah dicicipi di antaranya Kasi Rehabilitasi Pengairan Sampang, Kasi Peralatan Praswil Sampang, dan Kasubdin Pemeliharaan Praswil Sampang. Lalu, Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabag Pembangunan Setkab, dan kepala DPU Bina Marga Sampang.

Pada 27 Desember 2016, Zis dipercaya memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampang. Kemudian dipindah ke bagian staf ahli bidang kemasyaratan dan SDM. Jabatan terakhir yang diduduki yakni kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sejak 25 Oktober 2019 hingga saat ini.

Selama bertugas di Kota Bahari, Zis lebih banyak bergelut di bidang infrastruktur. Menurut dia, hal itu sangat menunjang perkembangan suatu daerah. Jika infrastruktur tidak baik, akan berdampak pada sektor yang lain seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan yang lain.

”Kalau melihat visi misi bupati di dalamnya, juga ada infrastruktur. Isu strateginya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur,” ujar alumnus SMA 2 Bangkalan itu.

Zis menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Sampang belum merata. Masih banyak bangunan rusak yang harus diperbaiki. Jika hal itu dibiarkan, berpotensi merembet pada sektor yang lain.

Di samping itu, permasalahan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diatasi. Hal itu bisa dipengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih rendah. IPM dipengaruhi program pendidikan, kesehatan, dan perokonomian belum berjalan maksimal.

”Kami muter dengan tim evaluasi melihat kondisi sarana-prasarana sekolah, memprihatinkan,” ungkap alumnus srata satu Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Masalah yang kompleks tersebut tidak bisa dikerjakan secara parsial. Butuh sinergisitas antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu akan memengaruhi efektivitas program-program pemerintah daerah.

”Intinya, apa yang menjadi keluhan masyarakat itu yang perlu disinergikan,” pungkas alumnus pascasarjana 17 Agustus 45 Surabaya tersebut.

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia