alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Features
icon featured
Features

Lebih Dekat dengan Calon Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan

30 Juli 2020, 13: 44: 26 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Pj Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan saat ditemui di kantor Pemkab Sampang kemarin.

SANTAI: Pj Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan saat ditemui di kantor Pemkab Sampang kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

Pengisian kursi sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang masih berlangsung. Tiga nama masuk bursa calon. Yakni, Kepala Disarpus Sudarmanta, Pj Sekkab Yuliadi Setiawan, dan Kepala DPRKP Mohmmad Zis.

ANIS BILLAH, KOTA, Jawa Pos Radar Madura

TIGA personel satpol PP stand by di lantai satu kantor Pemkab Sampang kemarin (29/7). Saat itu jarum jam menunjukkan angka 13.50. Jawa Pos Radar Madura (JPRM) lalu menaiki tangga menunju lantai dua.

Jalan menunju ruang bupati dan wakil bupati sepi. Hanya terlihat seorang staf berkacamata keluar dari ruang Sekkab. Dia membawa tumpukan berkas dibungkus map. JPRM lalu masuk ruang Sekkab Sampang.

Kedatangan koran ini disambut Yuliadi Setiawan, penjabat (Pj) Sekkab Sampang. Pria kelahiran Sampang, 11 Juli 1966, itu bukan Sekkab definitif. Sejak 1 Juli 2019, pria yang akrab disapa Wawan itu ditunjuk oleh bupati Sampang mengisi kekosongan kursi Sekkab.

”Sekarang pengisian kursi Sekkab masih dalam proses, belum final. Nanti diketahui setelah bupati menentukan pilihannya dari 3 calon itu,” kata Wawan kemarin.

Pria yang gemar berolahraga itu menyebut ada tiga tugas utama Sekkab. Pertama, membantu bupati membuat kebijakan. Kedua, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian, melaksanakan pelayanan yang bersifat administratif.

Menurut Wawan, tidak mudah menjalankan tugas Sekkab. Sebab, jabatan itu tergolong pangkat tertinggi di tingkat aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten. Hal itu membutuhkan pengalaman dan kemampuan untuk menjalankan program pemerintahan yang sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati.

Namun, dalam daftar riwayat pengalaman pekerjaan, pria yang tinggal di Selong Permai II C/No 5, Kelurahan Gunung Sekar, itu cukup banyak. Mengabdi kali pertama sebagai ASN pada 1993 di Kelurahan Banyuanyar. Seiring perkembangan waktu, karirnya terus meningkat.

Pada 1999, Wawan dipercaya sebagai Pj Kasi Pemerintahan Kecamatan Robatal. Jabatan yang pernah diduduki di antaranya kepala Subbag Tata Pemerintahan Desa Setkab Sampang, camat Sokobanah, camat Sampang, dan Kabag pembangunan setkab.

Lalu, kepala dinas PU cipta karya dan tata ruang, staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang hukum, dan pemerintahan pernah dirasakan Wawan. Setelah itu, pada 15 Februari 2019, dia ditunjuk sebagai Plt kepala DPMPTSP. Kemudian, pada 22 Oktober 2019 hingga sekarang, Wawan didefinitifkan sebagai kepala BKPSDM. Jabatan Pj Sekkab didudukinya sejak 1 Juli 2019 sampai sekarang.

”Dari semua jabatan, tentu banyak pengalaman yang saya rasakan,” ujar lulusan SDN Ketapan Barat 1 itu.

Wawan menilai, tidak semua penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sempurna. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi kendala. Hal itu lumrah terjadi di sektor pemerintah.

”Dari situlah kita akan berangkat untuk memulai menyelesaikan atau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang,” ungkap alumnus SMPN 1 Sampang dan SMAN 1 Sampang itu.

Wawan menyampaikan, jabatan Sekkab bisa diistilahkan panglimanya ASN. Karena itu, harus mampu mengoordinasikan komponen ASN. Dengan demikian, tercipta sinergi untuk membantu pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati.

Dalam tatanan birokasi, ASN harus membantu bupati. Mulai jabatan Sekkab sampai tingkat paling bawah berjuang membantu mengimplementasikan roda pemerintahan. Sementara kepercayaan rakyat untuk penyelenggaraan pemerintahan ada di pejabat politik. Yakni, bupati dan wakil bupati. ”Saya cukup paham dengan kondisi Sampang saat ini,” tutur Wawan.

Alumnus Universitas Madura itu menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dipercepat dan diberantas. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM). Hal itu berkaitan dengan peningkatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Di Samping itu, angka kemiskinan yang masih tinggi segera diatasi.

Pemerintah sudah memiliki program untuk mengatasi berbagai permalahan tersebut. Namun, hal itu tidak akan berjalan jika tidak ada sinergisitas antar penyelenggara pemerintahan.

”Makanya, cek di mana yang paling berpengaruh. Nanti bisa dirumuskan prioritas yang harus didorong duluan,” urainya.

Sinergisitas antar-OPD harus dijaga. Hal itu akan berpengaruh dalam mempercepat, mengefektifkan, dan mengefisiensi visi-misi bupati. Sebab, semua sektor saling berkaitan.

Misalnya, tingginya angka kemiskinan berkaitan dengan ekonomi. Tenaga kerja juga menunjang terhadap turunnya angka kemiskinan. ”Tentu ada titik awal yang harus kita dorong lebih prioritas untuk menjadi daya ungkit kepada sektor yang lain,” terang alumnus pascasarjana Universitas Wijaya Putra itu.

”Kami hanya mesin untuk bekerja dengan baik merespons semua persoalan. Tentu dalam rangka mendukung agar bisa mencapai visi-misi bupati efektif dan efisien,” pungkas Wawan. 

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia