alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Ratusan SD Tempati Lahan Bermasalah

30 Juli 2020, 11: 07: 19 WIB | editor : Abdul Basri

Moh. Ya’kub  Kabid Pembinaan SD Disdik Bangkalan

Moh. Ya’kub Kabid Pembinaan SD Disdik Bangkalan (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Di Kota Salak telah berdiri 650 sekolah dasar negeri (SDN). Namun, 539 SDN di antaranya menempati lahan milik warga. Hanya 111 lembaga bersertifikat atas nama pemkab.

Akibatnya, SDN tersebut tidak bisa menerima bantuan perbaikan dan rehab gedung. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) juga tak bisa dilakukan.

”Sebenarnya tidak bermasalah, tapi yang bersertifikat atas nama pemkab baru 111 sekolah,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Moh. Yakub kemarin (29/7).

 Dia menegaskan, untuk tanah yang di atasnya berdiri sekolah atas nama perorangan akan dibuatkan sertifikat atas nama pemkab. Namun, tetap tidak mudah. Sebab, perlu ada hibah dari pemilik tanah.

”Kalau tidak dihibahkan, nantinya kami ganti rugi. Misalnya, terpaksa harus jual beli,” kata Ya’kub.

Pihaknya menginginkan pemilik tanah yang di atasnya berdiri lembaga pendidikan untuk menghibahkan. Sebab, lahan yang digunakan itu untuk aktivitas belajar mengajar. ”Kami berharap dihibahkan. Lagi pula sebagai bentuk amal jariah,” pintanya.

Manakala tetap harus dilakukan jual beli, mau tidak mau ganti rugi. Tetapi, tidak bisa langsung sekaligus. Tetap bertahap setiap tahun lantaran sesuai dengan ketersediaan anggaran.

”Kadang setahun hanya bisa ganti rugi dua sekolah. Lagi-lagi, karena keterbatasan anggaran,” sebutnya.

Selama status tanah belum bersertifikat atas nama pemkab, tentu tidak bisa dilakukan perbaikan sekolah. ”Salah satu kenapa tidak bisa dilakukan perbaikan, kadang status tanahnya masih atas nama orang lain,” tuturnya.

Untuk lahan yang masih dianggap bermasalah, belum bisa dianggarkan untuk perbaikan fasilitas. ”Karena itu, kami menginginkan ada kerelaan untuk menghibahkan,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Asis mendesak disdik mengurus sekolah-sekolah yang status tanahnya bermasalah. Jika tidak cepat, khawatir pemilik tanah tidak menginginkan ada aktivitas belajar mengajar di kemudian hari.

”Karena persoalan begitu sudah sering terjadi di berbagai kabupaten. Untuk itu, sebelum itu terjadi, ya diurus,” desaknya.

Termasuk, lahan-lahan yang sudah dihibahkan ke Pemkab Bangkalan juga segera diproses mengenai pembuatan sertifikatnya. ”Biar aktivitas belajar mengajar tidak kena imbas,” sarannya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia