alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Panja Bahas Catatan-Rekomendasi BPK

Atas Laporan Keuangan Pemkab 2019

29 Juli 2020, 19: 26: 48 WIB | editor : Abdul Basri

Agus Husnul Yakin  Ketua Panja LHP BPK.

Agus Husnul Yakin Ketua Panja LHP BPK. (RUSYDI ZAIN/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – DPRD Sampang telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dewan tengah membahas semua cacatan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tahun Anggaran 2019.

LHP BPK tersebut keluar pada 29 Juni 2019. Panja baru bisa membahas saat ini. Berdasar hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim), ada tiga catatan dan delapan rekomendasi atas laporan keuangan Pemkab Sampang 2019.

Itu setelah BPK melakukan pemeriksaan atas neraca keuangan Pemkab Sampang per tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir, dan catatan atas laporan keuangan.

Ketua Panja LHP BPK DPRD Sampang Agus Husnul Yaqin menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji secara mendalam di internal panja. Sejak LHP BPK turun, pihaknya hanya berkoordinasi dengan tim tindak lanjut, dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan inspektorat.

Namun, pemanggilan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait baru bisa maksimal dilakukan setelah hari raya. Yaqin menegaskan, sebagian OPD sudah melakukan aksi atas rekomendasi BPK tersebut.

”Tahun ini ada tiga catatan dan delapan rekomendasi dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Sampang 2019 yang turun akhir Juni lalu,” katanya kemarin (28/7).

Catatan pertama tersebut berkaitan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Sementara untuk catatan kedua BPK menemukan kelemahan terkait sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan yang meliputi regulasi, sistem teknologi informasi, dan proses review dalam mendukung penyusunan laporan keuangan 2019 belum memadai.

Lalu, pengelolaan aset tetap Pemkab Sampang belum memadai. Pengelolaan pendapatan dan piutang retribusi daerah juga belum memadai. ”Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara jadi temuan juga,” ungkap Yakin.

”Ini bentuknya nanti pengembalian atas kelebihan pembayaran dan pembayaran denda,” sambungnya.

Menanggapi itu, Penjabat (Pj) Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan, Bupati sudah menindaklanjuti temuan dari LHP BPK tersebut. Seluruh OPD terkait telah dikirimi surat agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi dan catatan BPK tersebut.

”Berkaitan dengan kerugian negara atau kelebihan pembayaran, sudah kami minta tindak lanjuti. Rekanan terkait sudah dipanggil dan ada kesepakatan untuk melunasi,” tegasnya.

Bahkan, sebagian rekanan yang memang dalam kegiatannya terdapat temuan oleh BPK sudah ada yang melunasi. Berkaitan dengan kesalahan administrasi yang menjadi temuan BPK, pihaknya mengaku juga sudah mengevaluasi.

”Perbaikan di bidang administrasi yang jadi temuan BPK sudah kami surati dan tindak lanjuti ke seluruh OPD. Jadi, harapannya, kesalahan dan temuan itu semakin diminimalkan,” harapnya. (rus)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia