alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Petani Protes Usulan HPP Garam

Karena Dinilai Terlalu Rendah

29 Juli 2020, 19: 24: 59 WIB | editor : Abdul Basri

DI BAWAH TERIK MATAHARI: Petani mengais garam di tambaknya di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin.

DI BAWAH TERIK MATAHARI: Petani mengais garam di tambaknya di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Provinsi Jawa Timur mengajukan harga pokok penjualan (HPP) garam pada pemerintah pusat. Yakni, Rp 600 per kilogram. Namun, usulan tersebut diprotes petani. Sebab, besaran nominal kurang bersahabat.

Kepala DPK Provinsi Jatim Moh. Gunawan Saleh tidak memungkiri harga garam saat ini anjlok. Itu terjadi karena banyaknya garam impor yang masuk Indonesia. Akibatnya, garam rakyat tidak terserap maksimal.

Pabrikan juga lebih tertarik membeli garam impor. Alasannya, harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik dibandingkan garam rakyat.

Fokus lembaganya yaitu peningkatan kualitas garam rakyat. ”Melalui bantuan-bantuan geomembran dan semacamnya,” ujarnya kemarin (28/7).

Sampai saat ini, garam rakyat yang belum terserap di Jawa Timur mencapai 400 ribu ton. Paling banyak di Pulau Madura. Ratusan ribu ton garam itu belum terserap karena harganya tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani.

Pria asal Sumenep itu mengaku, lembaganya telah bersurat pada pemerintah pusat agar garam tidak menjadi barang bebas. Dengan demikian, ada kepastian harga minimum. Gunawan mengklaim surat yang diajukan itu saat ini masih dalam pembahasan.

”Jadi, sekarang masih digodok dan diteliti biaya produksi per kilogramnya berapa. Nanti akan ketahuan HPP-nya dan akan dimasukkan di perpres,” jelasnya.

Gunawan menyadari usulan harga itu belum sesuai dengan keinginan petani. Sebab, HPP yang diinginkan petani minimal Rp 1.000 per kilogram.

Ketua Kelompok Petani Garam Darma Bakti 2 Supriadi menyatakan, pengajuan HPP yang dilakukan DKP Provinsi Jatim terlalu rendah. Bahkan dengan harga Rp 600 ribu per ton, tidak ada perbedaan dengan harga garam saat ini.

”Sekarang saja sebenarnya sudah Rp 500 ribu per ton. Tetapi karena dipotong biaya kuli dan transportasi, hanya tersisa sekitar Rp 220 ribu,” bebernya.

Supriadi berharap pemerintah tidak tutup mata dengan situasi yang dirasakan petani garam. HPP yang diajukan kepada pemerintah pusat, pembahasannya harus melibatkan para petani. ”Yang tahu kondisi di lapangan itu petani, jangan hanya libatkan pengusaha dan pedagangnya,” desaknya.

Dia meminta HPP yang diajukan untuk ditinjau ulang sebelum kembali disampaikan kembali KEPADA pemerintah pusat. Sebab, produksi garam memubutuhkan anggaran cukup tinggi. Tetapi, harganya tidak kunjung membaik.

”Dua tahun lalu kelompok kami membeli geomembran sampai menghabiskan Rp 800 juta. Modal itu sampai saat ini belum kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismali A. Rohim mengapresiasi langkah DPK Provinsi Jatim yang berupaya menstabilkan harga garam. Pengajuan HPP tersebut sudah selayaknya tertuang dalam regulasi yang dikeluarkan pihak berwenang.

Politikus Partai Gerindra itu berjanji akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jatim dan DPR RI agar pengaturan HPP dilakukan secara bijaksana oleh pemerintah. Yakni dengan mempertimbangkan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani.

”HPP tersebut perlu disesuaikan dengan pengeluaran petani. Tidak serta-merta ditentukan angkanya. Kami akan lakukan upaya koordinasi dengan teman-teman dewan,” janjinya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia