alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Bakal Labeli Keluarga Prasejahtera

Semua Rumah Penerima PKH

28 Juli 2020, 20: 58: 07 WIB | editor : Abdul Basri

Bakal Labeli Keluarga Prasejahtera

Share this      

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Bumi Ratu Pamelingan mencapai 50.374 keluarga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan memasang stiker ’keluarga prasejahtera’ di setiap rumah penerima.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Pamekasan Hanafi mengatakan, desain labelisasi rumah penerima PKH itu awalnya akan menggunakan stiker ’keluarga miskin’. ”Hanya karena tidak boleh memberikan stigma kepada klaster social ekonomi masyarakat dengan label miskin, maka memakai istilah ’keluarga prasejahtera’” ujarnya kemarin (27/7).

Menurut Hanafi, labelisasi rumah penerima PKH ini memiliki tujuan pokok. ”Untuk transparansi, jadi agar data penerima dan siapa yang menerima itu terkontrol oleh semua masyarakat,” katanya.

Dengan labelisasi itu, semua orang bisa tahu. ”Masayarakat bisa memantau. Kalau sekarang, masyarakat belum tahu siapa yang menerima. Dengan labelisasi ini, masyarakat bisa berpartisipasi untuk mengontrol ketepatan sasaran,” paparnya.

Penganggaran labelisasi rumah-rumah itu melekat di Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep. Kalau anggaran tersebut disahkan pada Agustus atau September, Oktober program labelisasi sudah masuk proses lelang.

Kendati labelisasi itu belum muncul di anggaran dan belum disetujui, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. ”Dari sekarang setidaknya penerima program sudah berpikir bahwa rumahnya dikasih label atau stiker,” imbuhnya.

Efek dari sosialisasi diharapkan agar mereka yang layak dan mampu secara ekonomi melepaskan keanggotaannya sebagai penerima PKH. ”Ini murni untuk ketepatan sasaran. Kalau label ini nanti dilepas atau dirusak, maka dengan sendirinya KPM diartikan ingin keluar,” terangnya

Sekretaris Komisi IV DPRD Pamekasan Muksin menilai labelisasi tersebut sangat penting. Utamanya untuk transparansi dan ketepatan sasaran masyarakat sebagai penerima.

”Sekarang yang diperlukan memberikan edukasi yang masif kepada penerima agar terarah dan penerima tidak menanggung malu karena rumahnya dilabeli,” ulasnya.

Politikus PPP itu berharap, labelisasi bisa mengentaskan kemiskinan di Pamekasan. ”Edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu ini diperlukan agar program ini tetap berjalan dan betul-betul bisa mengentaskan kemiskinan,” harapnya.

Sementara di Kota Keris, selain ada penambahan, penerima ada yang dicoret. KPM yang tidak sesuai kriteria akan diganti oleh penerima lain.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep Agus Budi Mulyo menyampaikan, penerima dicoret karena tidak ada kriteria PKH yang melekat pada KPM tersebut. Mulai kriteria kesehatan yang meliputi perempuan nifas, ibu hamil, dan memiliki bayi berumur enam tahun ke bawah. Yang perlu diperhatikan juga dari kriteria pendidikan yang terbagi atas komponen siswa SD dan SMP.

Selain itu, ada kriteria kesejahteraan. Pada kategori ini, ada penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (lansia). Jika pada komponen tersebut mengalami perubahan dan tidak terpenuhi, penerima akan dicoret.

Pihaknya langsung lakukan pemutakhiran data saat ada perubahan. Selain KPM meninggal dunia, ada ibu hamil yang gagal menerima bantuan lantaran keguguran.

”Saat ada laporan perubahan status penerima, pendamping langsung merubahnya,” terangnya. Sementara saat ada penambahan kuota, pihaknya bersama pendamping melakukan validasi ke bawah untuk meninjau bantuan tersebut tapat sasaran atau tidak.

Pada masa pandemi Covid-19, bantuan yang disalurkan kepada para KPM meningkat 25 persen dari sebelumnya. Bantuan disalurkan pada April, Mei, dan Juni tersebar di 27 kecamatan. Seperti di Kecamatan Talango, Saronggi, Masalembu, Kalianget, dan lainnya. Untuk tahap 3 ada 68.854 KPM.

KPM mendapatkan bantuan sosial dua kali di tahap kedua. Anggota PKH yang lama akan mendapat bantuan 15 bulan jika tidak terkena penghapusan. Sedangkan penerima bantuan sosial yang baru bakal menerima 9 bulan. Tiap penerima bantuan memiliki besaran yang berbeda. Bergantung pada kategorinya.

Penambahan kuota KPM PKH merupakan kewenagan pemerintah pusat. Pihaknya tidak bisa mengalihkan pada masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria dari penerima. (ky/mi)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia