alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Kabareskrim Umumkan Penetapan PU sebagai Tersangka, Ini Alasannya

27 Juli 2020, 21: 09: 25 WIB | editor : Haryanto

PIMPIN LANGSUNG: Kabareskrim KJP Listyo Sigit Prabowo didampingi Kadivhumas IJP Raden Prabowo Argo Yuwono, Kadivpropam IJP Ignatius Sigit Widiatmono, dan Karo Penmas Divhumas BJP Awi Setiyono pada Senin (27/07) pukul 17.31 di Gedung Bareskrim Polri

PIMPIN LANGSUNG: Kabareskrim KJP Listyo Sigit Prabowo didampingi Kadivhumas IJP Raden Prabowo Argo Yuwono, Kadivpropam IJP Ignatius Sigit Widiatmono, dan Karo Penmas Divhumas BJP Awi Setiyono pada Senin (27/07) pukul 17.31 di Gedung Bareskrim Polri (Bareskrim Polri for RadarMadura.id)

Share this      

JAKARTA  - Bareskrim Polri akhirnya menetapkan BJP Prasetijo Utomo (PU) sebagai tersangka kasus keluar masuknya buron Joko Soegiarto Candra (JSC). Pengumuman penetapan BJP PU sebagai tersangka disampaikan langsung Kabareskrim KJP Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Senin (27/7) sekitar pukul 17.31.

Perkembangan penanganan kasus yang menyeret BJP PU disampaikan sebagai bentuk transparansi Polri terhadap publik yang menunggu penanganan kasus tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara diikuti oleh Itwasum Polri, Divpropam, Rowasidik, para Direktur dan seluruh penyidik.

"Dari hasil gelar tersebut, maka hari ini kami menetapkan BJP PU sebagai tersangka," ujar Kabareskrim KJP Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Sigit, BJP PU diduga membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Penyidik telah melaksanakan pemeriksaan beberapa keterangan saksi yang bersesuaian dan mendapatkan barang bukti sekaligus juga sudah didalami terkait dengan objek perkara. Mulai surat jalan nomor 77 tanggal 3 Juni 2020, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 nomor 990, surat jalan nomor 82 tanggal 18 Juni 2020 atas nama JSC.

"Dua surat jalan tersebut dibuat atas perintah tersangka BJP PU," kata Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, sambung Listyo Sigit Prabowo, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 nomor 1561 dan surat rekomendasi Kesehatan nomor 2214 yang dibuat di Pusdokkes Polri, BJP PU telah menyuruh, membuat dan menggunakan surat palsu tersebut. Sementara peran saudara AK dan JSC sebagai pengguna surat palsu tersebut.

Dijelaskan, tersangka BJP PU sebagai anggota Polri seharusnya menjadi penegak hukum. Justru telah membiarkan atau memberi pertolongan kepada JSC dengan menerbitkan surat jalan, pembuatan surat keterangan bebas Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan.

"Dari kesimpulan gelar perkara hari ini, telah menetapkan satu tersangka yaitu saudara BJP. PU dengan persangkaan pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP dan Pasal 426 Ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 Ayat 1 ke-2 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara," tutur mantan Kapolda Banten itu.

Ditambahkan, saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih terhadap 20 orang sebagai saksi. "Tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap kemungkinan munculnya tersangka baru. Tim terus berkerja dan mohon doanya agar terus menggali secara objektif, transparan dan segera dapat disampaikan ke publik," pinta Listyo Sigit Prabowo.

Terkait dengan aliran dana, penyidik sudah membuka lidik untuk melakukan pressing terhadap aliran dana. "Menyasar kepada siapa saja, nantinya akan dijelaskan pada rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana dimaksud," pungkas alumni Akpol 1991 tersebut. (*)

(mr/*/yan/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia