alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Pamekasan
icon featured
Pamekasan

Ubah Perda Butuh Waktu Lama

Upaya Pemerintah Lindungi Petani Tembakau

25 Juli 2020, 18: 52: 23 WIB | editor : Abdul Basri

BUTUH PERLINDUNGAN: Petani menyemprot tembakau di lahan pertanian Desa Teja Timur, Kecamayan Kota Pamekasan, Kamis (23/7).

BUTUH PERLINDUNGAN: Petani menyemprot tembakau di lahan pertanian Desa Teja Timur, Kecamayan Kota Pamekasan, Kamis (23/7). (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Upaya perlindungan terhadap petani tembakau terus dilakukan pemerintah. Yaitu, dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budi Daya, Perlindungan Tembakau Madura. Namun, regulasi hasil perubahan itu dipastikan tidak bisa diterapkan tahun ini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasam Ismail A. Rohim memastikan, revisi Perda 4/2015 dilakukan tahun ini. Penyusunan naskah akademik menggandeng tenaga ahli dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). ”Raperda perubahan tersebut inisiatif dari komisi II,” ucapnya  kemarin (23/7).

Ismail mengakui, raperda perubahan tersebut tidak akan tuntas hingga musim panen dilakukan oleh petani. Sebab, banyak tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari pembahasan dengan pihak-pihak terkait hingga dengan proses administrasi lainnya. Misalnya, pandangan umum fraksi hingga dengan proses fasilitasi dari Biro Hukum Pemprov Jatim.

Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (distan PHP) serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) akan dimintai masukan. Selain itu masih ada proses partisipasi publik. ”Paling cepat September baru kelar,” imbuhnya.

Karena regulasi baru itu dipastikan belum selesai hingga musim panen nanti, maka payung hukum yang digunakan masa penjualan daun emas yaitu Perda 4/2015. Pihaknya berjanji akan melakukukan pengawasan agar penerapan perda tersebut lebih dimaksimalkan. Dengan begitu, antara kewajiban pemerintah, petani, dan pabrikan sama-sama tidak ada yang dirugikan.

”Perda yang ada kita upayakan agar optimal karena sebenarnya sudah bagus, hanya butuh penyempurnaan,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pihaknya tidak ingin buru-buru dalam penuntasan raperda perubahan. Yang terpenting produk hukum yang dihasilkan bisa berkualitas dan melindungi semua pihak. Baik petani maupun pabrikan.

Ismail menambahkan, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian komisi II dalam revisi raperda. Utamanya, masalah break event poin (BEP). Dia menyebut, BEP harusnya menjadi tanggung jawab distan PHP. Namun, saat ini penentuan dilakukan oleh disperindag.

”Seharusnya yang menggarap BEP ini distan PHP karena mereka yang tahu lahannya, termasuk kebutuhan airnya,” kata Ismail.

Klasterisasi tembakau gunung, tegal, dan sawah juga akan dicermati. Pasalnya, lokasi geografis penanaman tidak bisa dijadikan acuan penentuan BEP. Potensi gagal panen juga bisa terjadi pada produksi yang dilakukan di daerah dataran tinggi.

Kemudian, masalah harga penjualan. BEP yang telah ditentukan oleh pemerintah tidak bisa dijadikan acuan sebagai harga tembakau. Sebab, BEP hanya dihitung berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Itu artinya, jika penjualan tembakau disesuaikan dengan BEP, maka petani tidak diuntungkan.

”Makanya akan kami atur penjualan harus di atas dari BEP yang telah ditetapkan,” paparnya.

Sementara Kabid Perkebunan Distan PHP Pamekasan Achmad Suaidi mendukung perlindungan kepada petani. Salah salah satunya mengenai dengan pembelian harus dilakukan di atas BEP yang ditentukan. ”BEP mungkin lebih baik tidak dibahas di perda tetapi melalui peraturan lainnya, misalnya perbup. Karena BEP itu bisa saja berubah,” katanya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia