alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Features
icon featured
Features

Perusakan Situs Pilar Pintu Gerbang Parsanga Menuai Protes

22 Juli 2020, 19: 05: 27 WIB | editor : Abdul Basri

DISESALKAN: Pengendara motor melintas di Jalan Raya Gapura dekat situs sejarah yang dibongkar di Desa Parsanga, Kota Sumenep, kemarin.

DISESALKAN: Pengendara motor melintas di Jalan Raya Gapura dekat situs sejarah yang dibongkar di Desa Parsanga, Kota Sumenep, kemarin. (JUNAIDI PONDIYANTO/RadarMadura.id)

Share this      

Para pegiat sejarah di Sumenep terusik. Penyebabnya, pilar pintu gerbang Parsanga dibongkar. Setelah menuai protes, kini bangunan itu diperbaiki lagi.

JUNAIDI PONDIYANTO, Sumenep, Jawa Pos Radar Madura

BANGUNAN dua pilar itu masih berdiri. Namun, fisiknya sudah tidak utuh. Terutama sayap di bagian timur.

Pintu Gerbang Parsanga sisi timur itu kini tak ubahnya bangunan baru. Tataan batu kumbung dan lolo juga masih basah karena proses perbaikan kemarin (21/7). Sebab, sebelumnya situs ini dibongkar untuk kepentingan pembangunan Jalan Lingkar Utara.

Sejumlah kalangan menyesalkan pembongkaran situs itu. Protes datang dari masyarakat dan pegiat sejarah.

Salah satu protes disampaikan Astri Dwifarryanti, perwakilan pemuda Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep. Menurut dia, pembongkaran bangunan bersejarah tersebut sangat mengejutkan. Apalagi, tanpa koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat.

Dia berharap tidak ada perubahan bentuk ikon peninggalan sejarah teresebut. Mengingat, perubahan bentuk situs bersejarah akan mengubah cerita dari sejarah itu. Dia melihat kerusakaan mencapai 50 persen dari bentuk semula.

”Kami minta pihak disparbudpora mendukung langkah kami dalam mempertahankan peninggal sejarah. Bentuknya harus kembali seperti semula,” jelasnya.

Kepala Disparbudpora Sumenep Bambang Irianto juga menyayangkan pihak yang merusak bangunan bersejarah tersebut. Apalagi, pembongkaran dilakukan secara sepihak karena instansinya tidak dilibatkan.

Menurut dia, setiap hal yang memiliki nilai sejarah perlu dilestarikan untuk dipelajari. Tindakan tanpa koordinasi akan menyulut protes masyarakat. Sekalipun, tindakan yang dilakukan juga untuk kemajuan Sumenep.

Bambang mengaku belum mengetahui detail siapa yang akan bertanggung jawab atas pembongkaran bangunan tersebut. Pihaknya bakal mencari tahu pelaksana yang harus bertanggung jawab. ”Melakukan pembongkaran seperti ini tanpa koordinasi kepada penanggung jawab itu sudah tidak profesional. Harusnya tahu aturan meskipun dalam rangka membangun,” tegasnya.

Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Eri Susanto mangakui, kerusakan bangunan bersejarah itu terjadi karena ada pembangunan jalan. Meski demikian, dalam perencanaan sama sekali tidak dicantumkan untuk merusak bangunan bersejarah.

Menurut dia, persoalan itu merupakan kesalahan teknis di lapangan. Pembangunan Jalan Lingkar Utara memang membutuhkan bagian dari bangunan tersebut. Namun, tidak sampai mengenai banguanan bersejarah. Dirinya telah berkoordinasi dengan pemerintah Desa Parsanga.

”Sampai sekarang situsnya masih aman. Kami pasti perbaiki kerusakan bangunannya,” jelasnya.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumenep Tadjul Arifin R. menjelaskan, selain dua bangunan pilar, tidak termasuk situs budaya. Sebab, bangunan itu sudah mendapat pembaruan dari pemimpin Sumenep dan belum berumur 50 tahun. 

”Pagar, prasasti, dan bangunan penyandang yang sempat dibongkar itu bukan situs sejarah,” jelasnya. Dalam prasasti itu tertulis, ”Pilar/Pintu Gerbang Parsanga, bekas Keraton Parsanga, dengan rajanya Pangeran Siding Puri, Tahun 1502 s.d. 1559”. Prasasti itu ditandatangani Bupati Moh. Ramdlan Siraj pada 31 Oktober 2000.

Sebelumnya, Pembina Sumenep Tempo Dulu Hairil Anwar menegaskan, objek yang diduga cagar budaya (ODCB) seperti Pintu Gerbang Parsanga ini harus mendapat perlakuan sama seperti cagar budaya. Sebab, keberadaan cagar budaya sangat bernilai bagi suatu daerah.

Pembongkaran itu bertentangan dengan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Dalam pasal 31 ayat (5) disebutkan bahwa selama pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya.

Karena itu, pemerintah seharusnya melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia