alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

Pemkab Sokong Hampir Rp 100 M

Semua Puskesmas Rapid Test PPDP 

14 Juli 2020, 17: 49: 40 WIB | editor : Abdul Basri

Pemkab Sokong Hampir Rp 100 M

Share this      

SUMENEP – Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Sumenep bakal menghabiskan dana besar. Hal itu disebabkan pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, anggaran yang dikucurkan pemkab nyaris mencapai Rp 100 miliar. Perinciannya, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Rp 60,7 miliar. Kemudian, ada penambahan sekitar Rp 10 miliar.

Sedangkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep dianggarkan sekitar Rp 22 miliar. Selanjutnya, dana yang dikeluarkan untuk pengamanan yang melibatkan instansi TNI-Polri sekitar Rp 6 miliar. ”KPU yang ada penambahan. Bawaslu hanya realokasi dana. Untuk anggarannya tetap,” ungkapnya kemarin (13/7).

Edy menyebut keuangan daerah sudah tidak mampu menutupi kebutuhan tersebut jika ada penambahan anggaran lagi. Sebab, sebagian anggaran juga terdampak refocusing untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, akan digelar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan 2020. Karena itu, jika ada kemungkinan usulan penambahan kembali tidak akan bisa difasilitasi daerah.

”Dari pemerintah pusat memang diminta agar kebutuhan anggaran pilkada bisa dianggarkan daerah. Jika ada kebutuhan lagi, kemungkinan sudah tidak bisa dianggarkan lagi,” ujar Edy.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir juga tidak menampik kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) tahun ini bakal menghabiskan dana fantastis. Namun, menurut dia, sesuai regulasi pemerintah daerah tetap memfasilitasi.

”Dengan catatan tetap menyesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah. Kalau sudah mentok, tinggal sampaikan ke pemerintah pusat,” ucap wakil rakyat lima periode itu.

KPU Sumenep segera menggelar rapid test masal bagi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Tes cepat dilakukan untuk memastikan semua petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19.

Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Sumenep Rafiqi menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumenep. Rapid test 2.500 PPDP bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.

Alat tes cepat menjadi tanggung jawab KPU Sumenep. Dengan demikian, pada pelaksanaannya, dinkes hanya menyediakan jasa rapid test. ”Disepakati seluruh puskesmas di Kabupaten Sumenep. Ketika petugas puskesmas dan alatnya sudah siap, rapid test akan langsung digelar di tiap puskesmas,” ungkapnya kemarin (13/7).

PPDP nanti bisa langsung mendatangi ke puskesmas setempat. Alat tes sudah siap. Nantinya, akan lanjut didistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan kesiapan dari puskesmas.

”Maksimal Rp 150 ribu. Jadi, tidak boleh melebihi batas harga yang ditentukan. Alhamdulillah sudah dapat dengan harga itu. Tinggal pendistribusian,” jelasnya mengenai harga alat yang akan digunakan.

Rapid test dilakukan untuk menekan potensi persebaran Covid-19 di Sumenep. Dia tidak ingin muncul klaster baru dari petugas coklit. Dengan demikian, sebelum bertugas, ribuan PPDP akan melalui proses tes cepat. Jika ada petugas yang reaktif akan dilanjut dengan tes swab.

”Kalau positif Covid-19, langsung kami serahkan kepada tim gugus tugas untuk penanganan lebih lanjut. Petugas yang positif ini nanti diganti yang lain, tapi akan dites juga,” ujar Rafiqi.

Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU terkait rencana rapid test masal bagi PPDP tersebut. Hasil rapat sudah disampaikan pada tiap puskesmas. ”Terkait kebutuhan tenaga medis berapa dan kapan dilaksanakan akan dibicarakan lebih lanjut,” tuturnya. (bad)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia