alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Libatkan Remaja Lima Belas Tahun DPRD Jatim Prihatin Pemerkosaan Janda

08 Juli 2020, 18: 54: 13 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak menjadi topik pembicaraan Komisi D DPRD Bangkalan bersama polres, DKBPPPA, dan aktivis PMII di ruang banggar kemarin.

SERIUS: Kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak menjadi topik pembicaraan Komisi D DPRD Bangkalan bersama polres, DKBPPPA, dan aktivis PMII di ruang banggar kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Pelaku pemerkosaan janda asal Kecamatan Kokop, Bangkalan, mulai terkuak. Lima dari tujuh orang yang diduga melecehkan perempuan satu anak itu sudah ditangkap. Seorang di antara mereka masih berumur 15 tahun.

Empat tersangka ditangkap Senin malam (6/7). Masing-masing berinisial R, 22, pekerja swasta; FR, 21; MZ, 20; dan J, 15. FR, MZ, dan J masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Mereka berasal dari Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjungbumi.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Agus Sobarnapraja menyatakan, tersangka yang lain masih dalam pengejaran. Penangkapan pelaku bermula dari informasi tokoh masyarakat dan kepala desa serta pihak keluarga. Sebelumnya polisi menggerebek rumah mereka.

”Dipastikan tidak di tempat. Setelah itu, berkoordinasi dengan tokoh, klebun. Sebelum kami masuk, sudah ditetapkan tersangka dan kami juga pastikan pelakunya,” terangnya kemarin (7/7).

Penangkapan dilakukan petugas di Bungkeng, Tanjungbumi. Dia memastikan mengusut tuntas kasus pemerkosaan sadis tersebut. ”Kami pastikan kasus ini dituntaskan,” janjinya.

Mahrus, sepupu korban, mendapatkan kabar bahwa salah seorang pelaku sudah ditangkap di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Mahrus, kinerja Polres Bangkalan sudah maksimal dan cepat menangani kasus tersebut. Dia berharap semua pelaku segera diringkus.

Sahid, kuasa hukum keluarga korban, bersyukur jika tersangka sudah di tangan polisi. Dia berharap yang lain segera tertangkap. Tadi malam seorang tersangka berinisial S, 22, warga Desa Mandung, Kokop, juga menyerahkan diri ke polisi.

Lima anggota DPRD Jawa Timur mendatangi Mapolres Bangkalan kemarin (7/7). Mereka adalah Mathur Husyairi, Mahfud, Nasih Aschall, Abdul Halim, dan Moh. Azis. Mereka mendukung dan meminta polisi mengusut tuntas dan segera menangkap tersangka yang lain.

Nasih Aschal menyampaikan, kedatangannya sebagai bentuk perhatian DPRD Jatim terhadap kasus pemerkosaan yang menimpa S. Peristiwa tersebut tak berperikemanusiaan. ”Ini bertolak belakang dengan kultur budaya masyarakat Madura. Khususnya Kabupaten Bangkalan,” ujarnya.

Ra Nasih menambahkan, kepolisian telah berupaya bekerja secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya tetap mendesak agar pelaku lainnya segera diringkus. ”Kami harapkan kasus ini dituntaskan. Semoga tidak ada lagi kasus seperti ini,” harapnya.

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra mengapresiasi tindakan lima legislator itu. Kedatangan mereka merupakan dukungan moral baginya agar semakin semangat. ”Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya dan menuntaskan kasus ini sampai setuntas-tuntasnya,” ucapnya.

Kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada perempuan dan anak di Bangkalan relatif tinggi. Data yang dihimpun Kasatreskrim Polres Bangkalan, pada Januari–Juli 2020, sudah ada sembilan kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Sedangkan dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (DKBP3A) mencatat tujuh kasus kejahatan seksual. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyebut, banyak kasus tidak dilaporkan ke polisi dan pemkab.

Data itu terungkap dalam audiensi di ruang Banggar DPRD Bangkalan kemarin (7/7). Penanganan pencegahan kasus asusila dinilai tidak diperhatikan secara serius oleh pemkab. Sebab, dana untuk sosialisasi dan pemberdayaan minim. Termasuk perencanaan rumah aman sebagai salah satu tempat penanganan korban asusila.

Anggaran 2019 hanya sekitar Rp 18 juta. Tahun ini turun menjadi Rp 10.500.000. Sedangkan kasusnya terus meningkat. ”Apa yang dilakukan pemerintah jika kasus seperti ini saja tidak bisa dibendung?” tanya aktivis PMII Abdul Hadi.

Bangkalan sudah punya Perda 6/2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam perda tersebut sudah dijelaskan penanganan korban kekerasan dan pelecehan seksual harus ditangani dengan baik. Salah satunya, disediakan rumah aman. ”Sejak ada perda ini, seolah tak ada yang memperhatikan,” katanya.

Agus menyebutkan, pencegahan tak kalah penting. Dengan perda itu, kemungkinan bisa mendorong masyarakat untuk saling menjaga dan mengurangi tindak kejahatan. Rumah aman juga sangat dibutuhkan. Sebab, belum ada lokasi nyaman dan aman bagi korban yang merasa belum aman. ”Saya juga mendukung jika nantinya memang akan dilaksanakan dan disediakan,” ulasnya.

Mutmainnah, seorang psikolog yang sering mendampingi dan menangani kasus kekerasan dan kejahatan seksual, geram. Sebab, tahun ini hampir semua anggaran sosialisasi dan pencegahan kasus asusila kena refocusing. Padahal, angka kejahatan seksual masih tinggi. ”Apa iya perlu menunggu ada kejadian dulu baru nanti ditangani?” ujarnya.

Rumah aman itu sangat efektif pada perempuan dan anak korban kekerasan atau pelecehan seksual. Dengan demikian, rumah itu dapat memberikan keamanan dan pengawasan yang intens. ”Rumah aman di beberapa kota lainnya sudah maju. Kenapa di Bangkalan seolah jadi perbincangan saja?” imbuhnya.

Kepala DKB-PPPA Bangkalan Amina Rahmawati menyebutkan, meski tak ada anggaran, pihaknya tetap melakukan langkah-langkah pencegahan. Mengenai rumah aman sudah disediakan di sekitar kota. Tetapi, belum sepenuhnya maksimal dan akan direnovasi. Senbab, anggaran program tersebut sangat minim.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyebutkan, penanganan kasus asusila dan kekerasan seksual harus didalami. Dia khawatir ada komplotan yang bergerak dalam tindak asusila tersebut. ”Saya minta kepada pihak kepolisian agar motif kejahatan seksual di Bangkalan diungkap sepenuhnya,” harap Nur Hasan.

Keberadaan rumah aman menjadi atensi komisi D DPRD pada tahun anggaran 2021. Program itu akan dimasukkan dalam agenda prioritas. (rul/hel)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia