alexametrics
Rabu, 15 Jul 2020
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

Coret 23.632 Calon Penerima

Pemkab Belum Salurkan BLT APBD

29 Juni 2020, 13: 01: 11 WIB | editor : Abdul Basri

Coret 23.632 Calon Penerima

Share this      

SUMENEP ­– Bantuan langsung tunai anggaran pendapatan belanja daerah (BLT APBD) di Kota Keris tak kunjung disalurkan. Alasannya, menunggu data penerima valid. Hingga saat ini sudah 23.632 calon penerima yang dicoret.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyediakan anggaran Rp 24,6 miliar lebih untuk BLT APBD. Dana itu akan diberikan kepada 41 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, data yang valid masuk daftar penerima BLT APBD baru 20.340 KPM.

Kasubbag Program dan Data Pelaksana Dinas Sosial Sumenep Hairil Iskandar membenarkan, realisasi program masih menunggu perbaikan data penerima rampung. Itu untuk menghindari penerima ganda.

”Jika kuota tidak terpenuhi, ya anggaran tidak terserap,” tegas Hairil kemarin (28/6). Sementara hasil rekap per 8 Juni lalu, ada 43.972 calon penerima yang diusulkan. Mulai dari guru ngaji, buruh harian atau buruh tani, sopir angkot, ojek online, tukang becak, nelayan pedagang kaki lima (PKL), pekerja seni, dan awak media.

Selain itu juga ada jangkauan calon pemerima. Yakni, guru swasta nonsertifikasi, anggota koperasi, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan penyandang disabilitas.

Setelah dilakukan pemadanan data penerima, ada 23.632 orang yang dicoret. ”Pemadanan bekerja sama dengan dispendukcapil,” terangnya.

Usulan dari desa sebelumnya sudah dilakukan pemadanan. ”Tapi, masih jauh dari target yang kami inginkan,” ucapnya. Setelah dilakukan proses pemadanan, hanya separo yang bisa menjadi calon penerima bantuan.

Saat verifikasi, ditemukan banyak nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak dikenali. ”Angkanya kurang dari 16 digit, ada juga penulisan angka terakhir yang salah sehingga saat dipadankan datanya tidak valid,” ungkap Hairil.

Seharusnya pemerintah desa teliti saat mendata identitas calon penerima yang diusulkan, sehingga datanya sinkron. Selain itu, ada juga calon penerima yang sudah mendapat bantuan sosial lainnya, seperti program keluarga harapan (PKH).

Dengan demikian, data sementara yang bisa menerima BLT APBD 20.340 penerima. Pemenuhan kuota penerima masih menunggu usulan dari desa. Jumlah usulan penerima dari masing-masng desa disesuaikan dengan persentase jumlah penduduk.

Bantuan direncanakan disalurkan awal Juli. ”Menunggu pengesahan perbup,” imbuhnya. Besaran bantuan yang didapat tiap penerima Rp 200 ribu per bulan selama tiga bulan. Penyaluran bantuan sama, yakni melalui kantor pos sehingga para penerima tidak perlu membuat rekening baru.

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengingatkan agar bantuan yang diberikan pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi yang valid. ”Supaya tidak terjadi dobel anggaran,” tegasnya.

Hamid membenarkan BLT APBD memang belum disalurkan. ”Karena masih dalam posisi pendataan,” ujarnya.

DPRD turut mengawasi realisasi hingga pencairan bantuan tersebut. Sebab, anggaran bersumber langsung dari APBD. Penerima harus tepat sasaran dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Semua elemen harus turut andil dalam penentuan penerima, mulai dari pemerintah desa hingga instansi terkait. (mi)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia