alexametrics
Rabu, 15 Jul 2020
radarmadura
Home > Bangkalan
icon featured
Bangkalan

Harus Bongkar Bangunan di Dekat Akses Suramadu

26 Juni 2020, 11: 21: 07 WIB | editor : Abdul Basri

BAKAL DITINDAK: Pengendara melintasi akses Suramadu di sekitar bangunan yang melanggar, Senin (22/6).

BAKAL DITINDAK: Pengendara melintasi akses Suramadu di sekitar bangunan yang melanggar, Senin (22/6). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Semua bangunan yang berdiri kurang 25 meter dari batas terluar akses Suramadu harus dibongkar. Pemkab menegaskan Peraturan Bupati (Perbup) 28/2009 tentang Pengendalian Pengembangan Kawasan Suramadu yang mengatur masalah tersebut akan ditegakkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Ainul Ghufron menyampaikan, rapat internal langsung dipimpin Wakil Bupati Mohni, Rabu (24/6). Pembagannya tentang implementasi Perbup 28/2009 tentang Pengendalian Pengembangan Kawasan Suramadu.

Keputusan yang diambil adalah menegakkan aturan yang sudah ada. Bangunan yang berdiri kurang 25 meter dari batas terluar akses Suramadu harus dibongkar.

”Sesuai hasil rapat, mempertahankan dan menegakkan Perbup 28/2009 tentang Pengendalian Pengembangan Kawasan Suramadu,” tegas Ainul kemarin (25/6).

Larangan mendirikan bangunan sepanjang 25 meter dari batas terluar ruang milik jalan itu wajib ditegakkan. Hanya, dalam praktiknya nanti dengan cara pendekatan persuasif kepada pelaku usaha yang ada di sekitar akses Suramadu. Sebab, perbup itu tidak boleh diutak-atik.

”Ketika Jembatan Suramadu dibangun, kanan kiri akses jalan itu harus kosong, tidak boleh ada bangunan. Sebab, untuk persiapan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan,” terangnya.

Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan itu menjadi rencana strategis nasional. Sehingga, sepadan jalan itu harus steril dari pembangunan. Tentu tidak ada toleransi lagi untuk tetap membiarkan bangunan berdiri kurang 25 meter dari batas terluar ruang milik jalan akses Suramadu. ”Karena itu, perbup harus ditegakkan,” ucapnya.

Hanya, nanti mau dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan para pelaku usaha. Karena eksekusinya melalui pembongkaran mandiri. Kecuali jika tidak mengindahkan, baru penindakan tegas. ”Tapi, insyaallah pelaku usaha dengan sadar bisa mematuhi Perbup 28/2009 itu,” ujarnya.

Mantan camat Modung itu menyatakan, pembongkaran mandiri itu berniat agar tidak terjadi gesekan di bawah. ”Kami lakukan pendekatan dengan cara sosialisasi. Teknisnya melalui camat setempat,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha’i mengatakan, seharusnya ketika melanggar ada penindakan tegas. Bukan sibuk mencari alasan solutif. Sebab, sudah jelas dalam perbup yang dibuat eksekutif sendiri. Yakni, tidak boleh ada bangunan berdiri sepanjang 25 meter dari batas terluar ruang milik jalan. ”Kami hanya butuh ketegasan eksekutif saja,” pintanya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia