alexametrics
Rabu, 15 Jul 2020
radarmadura
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Minta Hakim Jatuhi Hukuman Setimpal

Terhadap Terduga Pencemaran Nama Baik

16 Juni 2020, 17: 24: 26 WIB | editor : Abdul Basri

Minta Hakim Jatuhi Hukuman Setimpal

Share this      

BANGKALAN – Kasus dugaan pencemaran nama baik melaui ITE dengan terdakwa Moh. Hosen menjadi atensi sejumlah aktivis di Kota Salak. Sebab, JPU Kejari Bangkalan menutut hukuman ringan terhadap terdakwa beberapa waktu lalu.

Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Masyarakat Pro Justitia (MPJ) mendatangi  PN Bangkalan kemarin (15/6). Mereka meminta pelaku pencemaran nama baik itu dijatuhi hukuman setimpal.

Koordinator MPJ Abd. Manaf mengatakan, JPU kejari membacakan tuntutan secara virtual terhadap Hosen beberapa waktu lalu. Terdakwa hanya dituntut 6 bulan penjara dan biaya perkara Rp 5 ribu.

Bahkan, beredar rumor bahwa hakim akan menjatuhkan hukuman percobaan dan jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Dengan demikian, MPJ mendatangi PN Bangkalan untuk memberikan dorongan agar kasus tersebut dituntaskan secara profesional.

”Kalau sampai dijatuhi hukuman percobaan, akan menimbulkan efek domino yang mungkin menurunkan marwah penegakan hukum di wilayah Bangkalan,” katanya.

Pria asal Desa Tlagah, Kecamatan Galis, itu mengatakan, perkembangan media sosial sangat pesat. Masyarakat harus diedukasi agar bijak menggunakan teknologi. Misalnya, memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran nama baik melalui ITE itu.

Ketua PN Maskur Hidayat berterima kasih kepada MPJ atas pengawalannya. Aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan disampaikan kepada majelis yang menangani perkara tersebut.

Sidang digelar secara terbuka. Siapa pun yang ingin mengawal dipersilakan. Sekarang sidang perkara tersebut masih berlangsung. PN Bangkalan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memberikan putusan adil sesuai fakta persidangan.

”Jika dari salah satu pihak nantinya tidak puas dengan hasil putusannya, bisa melakukan tindakan hukum lanjutan seperti mengajukan banding,” jelasnya.

Moh. Hosen mengatakan, hasil kajian tuntutan yang dibacakan JPU tidak sesuai dakwaan. Yakni, tuntutan terkait UU ITE. Tapi, yang dibacakan masalah narkoba.  Apalagi, tuntutan JPU hanya berdasar keterangan terdakwa, saksi, dan petunjuk. Tanpa mendalilkan keterangan ahli.

“Analisis faktanya, JPU itu mendalilkan berdasarkan tiga poin. Keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan petunjuk tanpa mendalilkan keterangan ahli. Sedangkan ahli bahasa Andik Yulianto, S.S.I., M.Si. menyatakan, itu bukan penghinaan, tapi pertanyaan dan kritik,” ucapnya.

Hosen menambahkan, saat sidang agenda pleidoi. Majelis hakim memberikan dua pilihan keringanan dan pembebasan. ”Saya selaku terdakwa memilih bebas. Karena saya merasa tidak bersalah,” ujarnya.

Untuk diketahui, kasus pencemaran nama baik itu diduga dilakukan Moh. Hosen terhadap dr. Farhat Suryaningrat selaku Wadir RSUD Syamrabu Bangkalan. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Mapolres Bangkalan. 

(mr/bam/pen/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia