alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarmadura
Home > Sumenep
icon featured
Sumenep

164 UMKM Terdampak Belum Tersentuh Bantuan

22 Mei 2020, 16: 05: 40 WIB | editor : Abdul Basri

GURIH: Pekerja UMKM keripik singkong mengemas di Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, beberapa waktu lalu.

GURIH: Pekerja UMKM keripik singkong mengemas di Desa Manding Laok, Kecamatan Manding, beberapa waktu lalu. (AMINATUS SUHRA/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP ­– Ada 164 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Keris. Namun, hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan.

Alasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sumenep, masih proses penyaringan data. Padahal, pendataan sudah dilakukan awal bulan lalu.

Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sumenep Lisa Bertha Soetedjo menyatakan, pelaku usaha terdampak Covid-19 pendapatannya menurun. Omzet per minggu anjlok hingga 80 persen dari perolehan biasanya. ”Kami mendata sesuai dengan laporan mereka,” ujarnya kemarin (21/5).

Di Sumenep, kata Bertha, ada 269 ribu pelaku UMKM. Mulai dari usaha makanan, tekstil, aksesori, dan lainnya. Pelaku usaha yang mengajukan bantuan karena terkena dampak pandemi hingga saat ini ada 164 usaha.

Pelaporan dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. ”Ada yang datang ke kantor langsung dan ada juga yang melalui teman-teman,” katanya.

Bertha mengaku tidak tahu bantuan untuk para UMKM akan dicairkan kapan. ”Kami data yang terpapar Covid, itu permintaan provinsi. Di kabupaten juga meminta data UMKM yang terdampak,” terangnya.

Bantuan tunai maupun nontunai pada UMKM tidak melalui lembaganya. ”Jadi refocusing anggaran kami 50 persen ada sebagian yang dialihkan melalui dinas sosial. Stimulus berupa pinjaman, karena mereka terpapar covid dan tidak punya modal,” jelasnya.

”Apalagi yang jualan di sekolah. Mereka kan nggak berjualan (sekarang),” sambung Bertha. Namun, bantuan belum disalurkan kepada para pelaku usaha terdampak. Menurut Bertha, lembaganya punya aturan tersendiri terkait pengadaan bantuan.

”Saya dilema juga mendata mereka. Selain tidak bisa memberikan apa-apa, juga karena undang-undang yang mengikat kami,” tandasnya. (mi)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia