alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarmadura
Home > Politik Pemerintahan
icon featured
Politik Pemerintahan

Agenda Partai Politik Kena Imbas

Harus Menyesuaikan dengan Edaran KPU

26 Maret 2020, 08: 29: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Agenda Partai Politik Kena Imbas

Share this      

TAHAPAN pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) Sumenep 2020 ditunda. Langkah untuk mengantisipasi virus korona (Covid-19) itu juga berimbas pada agenda yang sudah disusun partai politik (parpol) di Kota Keris.

Penundaan tahapan pilbup di Sumenep menindaklanjuti surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Mau tidak mau parpol juga harus menyesuaikan dengan keputusan yang sudah diedarkan.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep Indra Wahyudi mengutarakan, Partai Demokrat juga masih menyesuaikan dengan surat edaran (SE) KPU mengenai pembatasan aktivitas dalam upaya pencegahan Covid-19. Dengan adanya imbauan itu, partai juga menunda sejumlah agenda kegiatan. Utamanya yang menyangkut keramaian.

”Karena partai juga diimbau untuk menunda kegiatan proses seleksi kandidat cabup-cawabup. Ada kemungkinan mundur dari agenda sebelumnya,” kata Indra kemarin (25/3).

Demokrat juga belum menentukan nama bacabup-bacawabup untuk diandalkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep 23 September mendatang. Sampai saat ini sembilan pendaftar belum menyerahkan hasil survei elektabilitas sebagai salah satu syarat memperoleh rekomendasi dari partainya.

DPP Partai Demokrat juga berpedoman pada hasil penilaian figur dari masyarakat untuk menentukan rekomendasi bacabup-bacawabup. Di sisi lain, saat Kongres Partai Demokrat juga disampaikan jika partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan memprioritaskan kader untuk dimunculkan sebagai kandidat calon bupati. Namun, bukan berarti nama lain yang mendaftar tidak dipertimbangkan untuk direkomendasikan.

”Semisal ada nama secara elektabilitas baik dibandingkan kader di internal partai, juga ada kemungkinan mendapat rekom,” kata wakil ketua DPRD Sumenep itu.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Sumenep Imam Hasyim menyampaikan, sampai saat ini DPP belum menurunkan rekomendasi. Meski telah melakukan uji kompetensi dan kelayakan (UKK), DPC masih menunggu keputusan dari DPP.

”Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemungkinan bulan ini. Nanti akan kami adakan jumpa pers kalau rekom bacabup dan bacawabup sudah turun,” terangnya.

Mendapat rekomendasi atau tidak, semua pelamar harus menghargai keputusan DPP. Sebab, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi mulai dari pendaftaran, penandatanganan pakta integritas hingga pelaksanaan UKK.

Terlepas dari hal itu, keputusan mengenai nama yang akan ditunjuk maju sebagai kontestan politik menjadi otoritas dari DPP. ”Misal ada bacabup juga diusung partai lain yang mendapat rekom dari DPP PKB, tidak menutup kemungkinan koalisinya dengan partai itu,” sambungnya.

Terpisah, Ketua Desk Pilkada DPC PPP Sumenep Achmad Salim juga menyampaikan hal serupa. DPC masih menunggu keputusan DPP mengenai nama yang akan diusung sebagai bacabup dan bacawabup. Berkas hasil pendaftaran dari para pelamar sudah dikirimkan ke DPW PPP Jawa Timur (Jatim).

Walaupun ada dua nama yang condong didukung oleh PAC-PAC dari hasil rapat pimpinan cabang (rapimcab) Selasa (10/3) lalu, menurutnya semua keputusan tetap ada di DPP. ”Yang jelas rekom dipastikan turun sebelum pendaftaran ke KPU. Untuk waktunya, kami juga masih menunggu dari DPP,” tukasnya.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia