alexametrics
Minggu, 05 Apr 2020
radarmadura
Home > Sampang
icon featured
Sampang
52 Orang dalam Pemantauan

Lindungi Masyarakat, Pemkab Siapkan Rp 6,2 Miliar

19 Maret 2020, 10: 33: 11 WIB | editor : Abdul Basri

WASPADA: Petugas kesehatan mengecek suhu badan warga yang baru datang perjalanan ziarah Wali Sanga di depan Posko Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Kesenian Sampang kemarin.

WASPADA: Petugas kesehatan mengecek suhu badan warga yang baru datang perjalanan ziarah Wali Sanga di depan Posko Percepatan Penanganan Covid-19 di Gedung Kesenian Sampang kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Waspada perlu, panik jangan. Pesan itu yang disampaikan pemerintah merespons wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19). Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Apalagi, di Madura ada 52 orang dalam pemantauan (ODP).

Terbanyak di Pamekasan dengan 47 ODP. Disusul Sumenep dan Bangkalan masing-masing dua orang. Sementara di Sampang hanya 1 ODP. Untuk pasien dalam pengawasan (PDP) hanya terdata di Sampang dengan 3 orang, sedangkan tiga kabupaten lainnya nihil.

Status 347 orang dengan risiko (ODR) terbanyak di Bangkalan. Sementara di Sampang adar 20 orang masuk kategori ODR. Sebanyak Rp 6.251.625.000 disiapkan pemerintah empat kabupaten untuk penanggulangan Covid-19. Perinciannya, Pemkab Bangkalan menganggarkan Rp 2,6 miliar, Pemkab Sampang di bawah Rp 1 miliar, Pemkab Pamekasan Rp 151.625.000, dan Pemkab Sumenep Rp 2,5 miliar.

Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan berbagai upaya mengantisipasi Covid-19 agar tidak menyebar. Sesuai instruksi bupati, anggaran Rp 2,5 miliar disiapkan untuk mendukung penanganan virus korona.

Anggaran jumbo itu diperuntukkan untuk menunjang kegiatan antisipasi hingga penanganan pasien. Upaya pencegahan dan pemantauan sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak virus itu dinyatakan merambat sampai di Indonesia. Termasuk membentuk Tim Khusus Kewaspadaan Covid-19.

Selain tim, instruksi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperintahkan agar bersinergi melawan pandemi ini. Dengan demikian, berbagai titik yang berpotensi jadi penyebaran virus bisa dipersempit. Salah satunya, melakukan pemantauan dan pemeriksaan kepada masyarakat yang hendak bepergian dari Sumenep atau sebaliknya.

Sesuai keterangan tim dokter, virus ini tergolong penyakit yang mudah menular. Masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas perkumpulan dengan orang banyak. Termasuk memperketat pemantauan dan pemeriksaan di terminal, bandara, dan pelabuhan.

”Kita tidak mungkin menutup sarana transportasi yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah melalui pemeriksaan. Kemudian, segera menangani apabila ditemukan salah satu warga terindikasi gejala virus itu,” jelas mantan kepala dinas PU bina marga itu.

Menurut Edy, secara umum pelayanan kepada masyarakat masih aktif. Kecuali, aktivitas pembelajaran di sekolah yang diliburkan sementara dan menutup sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah. Sementara pelayanan yang tetap aktif disediakan hand sanitizer agar aktivitas masyarakat lebih steril.

Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, sejauh ini belum ada masyarakat yang terjangkit Covid-19. Dari kinerja tim kewaspdaan memang telah ditemukan warga dengan status ODP. Hal itu karena mereka baru datang dari daerah yang tergolong lokal transmisi.

Secara umum, OPD akan saling bersinergi untuk mengatasi masalah ini bersama. Tim yang dibentuk ada dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa. Mereka para bidan desa dan puskesmas juga melakukan pemantauan. ”Termasuk kepada orang sehat dengan pertimbangan risiko yang memiliki aktivitas di luar Sumenep,” jelas Agus.

Pemkab Sampang juga berupaya mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu dilakukan dengan membentuk Satgas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan Covid-19. Koordinator Satgas Bidang Kesehatan Agus Mulyadi mengungkapkan, pihaknya mendeteksi kedatangan masyarakat dari luar daerah. Mereka tergolong orang dalam risiko (ODR). Hingga sekarang pihaknya mencatat 200 orang masuk kategori ini.

Masyarakat yang tergolong ODR berasal dari berbagai daerah. Karena itu, pihaknya melakukan pengawasan dengan memanfaatkan tenaga kesehatan seperti puskesmas. Ratusan ODR tersebut akan dipantau hingga 29 Maret.

”Untuk yang 200 ODR ini belum ada indikasi. Mereka dalam kondisi sehat, tapi tetap kami awasi. Apalagi mereka datang dari daerah suspect,” katanya kemarin (18/3).

Pihaknya membentuk posko percepatan penanganan Covid-19 di Gedung Kesenian, Jalan Wijaya Kusuma. Posko tersebut menerima keluhan dan memberikan pelayanan terkait Covid-19. Jika masyarakat merasakan keluhan seperti panas, batuk, dan pilek bisa cek kesehatan di posko tersebut.

”Di posko sudah dilengkapi alat untuk mengukur suhu tubuh. Petugas stand by memberikan pelayanan di posko,” ujarnya.

Ketua Harian Satgas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan Covid Anang Djoenaedi menyampaikan, terdapat tujuh satgas yang dibentuk Pemkab Sampang. Di antaranya, satgas pendidikan, satgas perhubungan, pariwisata, informasi dan komunikasi, pemerintahan, kesehatan, dan ekonomi.

Masing-masing satgas memiliki tugas untuk mencegah penyebaran virus korona. Semua satgas akan bertugas secara serentak dimulai hari ini. ”Ada satgas yang bertindak lebih dulu seperti bidang kesehatan,” ungkapnya.

Di samping itu, mulai hari ini meningkatkan kewaspadaan. Anang mengimbau semua OPD menyiapkan hand sanitizer, bersalaman tanpa bersentuhan, dan menghindari keramaian. ”Kami berharap hal ini tidak menimbulkan ketersinggungan. Bukan karena tidak mau bersalaman, tapi menjaga kewaspadaan,” tuturnya.

Koordinator Satgas Informasi dan Komunikasi Moh. Djuwardi menambahkan, semua proses pelayanan masyarakat tetap berjalan normal. Namun, pemerintah tetap mewaspadai penyebaran virus korona dengan menyediakan alat-alat kesehatan. Meski begitu, pihaknya mengimbau OPD yang sudah menerapkan pelayanan online dimaksimalkan.

Menurut Djuwardi, Kabupaten Sampang tidak perlu melakukan lockdown. Pasalnya, kondisinya belum parah. Selain itu, hingga saat ini di Sampang belum menunjukkan situasi yang darurat. ”Dampaknya besar kalau sampai lockdown. Utamanya dalam masalah ekonomi,” tandasnya. (jun/bil)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia