alexametrics
Jumat, 03 Apr 2020
radarmadura
Home > Sampang
icon featured
Sampang

Revisi Perda untuk Naikkan Retribusi

16 Maret 2020, 07: 25: 41 WIB | editor : Abdul Basri

SUMBER PAD: Pedagang membereskan dagangannya di Pasar Srimangunan Sampang.

SUMBER PAD: Pedagang membereskan dagangannya di Pasar Srimangunan Sampang. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Target retribusi dari 25 pasar tradisional di Kota Bahari tahun ini sebesar Rp 5,7 miliar. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang mengajukan revisi regulasi yang ada.

Yakni, peraturan daerah (Perda) 11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda 5/2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kepastian itu disampaikan Kasi Pengelolaan Pendapatan Pasar Disperdagprin Sampang Surahman kemarin (15/3).

Dia mengaku, target retribusi pasar pada 2019 tidak mencapai target. Pihaknya hanya bisa memenuhi Rp 3,7 miliar dari total target Rp 4,7 miliar.

”Ya, kendala itu pasti ada. Tapi, kami tetap berupaya maksimal agar target retribusi tahun ini bisa tercapai,” janji dia.

Target retribusi pasar yang paling tinggi yakni Pasar Srimangunan. Tahun ini pasar yang berada di Jalan Wachid Hasyim itu ditargetkan bisa menyerap retribusi Rp 1.000.691.000.

”Kenaikan retribusi ini dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Tentu sudah berdasarkan kajian yang sudah dihitung,” ujarnya.

Meski ada kenaikan, hal itu tidak memengaruhi terhadap penarikan retribusi los, kios atau yang lainnya. Pihaknya tidak menarik retribusi di atas ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Hanya, pihaknya memperketat penarikan retribusi agar tidak terjadi kebocoran.

Diakui, tidak semua pasar menerapkan perda 11/2016. ”Ada dua pasar yang tidak mengikuti ketentuan pembayaran retribusi. Yakni, Pasar Karang Penang dan Omben. Yang jelas kami tetap sosialisasi agar semua pasar sama,” kata Surahman.

Menurut dia, perda 11/2016 yang digunakan saat ini perlu ada perubahan. Di antaranya yang berkaitan dengan retribusi yang harus dibayar pedagang. ”Seharusnya sudah ada perubahan karena target retribusinya juga naik,” tutur Rahman.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang Mohammad Farok menyampaikan, tahun ini pihaknya sedang membahas tujuh raperda. DPRD membentuk dua panitia khusus (pansus).

”Sekarang pansus II sedang menggodok perubahan ketiga atas perda 5/2011 tentang retribusi jasa umum. Itu sudah masuk di propemperda,” terangnya. (bil)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia