alexametrics
Senin, 06 Apr 2020
radarmadura
Home > Features
icon featured
Features

Perjuangan Guru Honorer Nonkategori Perbaiki Nasib

Bawa Sekarung Beras untuk Ikut Rakornas

20 Februari 2020, 10: 25: 21 WIB | editor : Abdul Basri

BERJUANG: GTKHNK 35+ Pamekasan hendak berangkat ke rakornas di Jakarta kemarin. Tampak sekarung beras yang akan dijadikan bekal selama di perjalanan.

BERJUANG: GTKHNK 35+ Pamekasan hendak berangkat ke rakornas di Jakarta kemarin. Tampak sekarung beras yang akan dijadikan bekal selama di perjalanan. (ONGKY ARISTA UA/RadarMadura.id)

Share this      

Belasan tahun mengajar, masuk sekolah full, dan digaji Rp 150 ribu-Rp 300 ribu per bulan. Tiga masalah itu yang akan disampaikan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori di atas 35 tahun (GTKHNK 35+). Hari ini mereka akan mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas).

ONGKY ARISTA UA., Pamekasan, RadarMadura.id

DI sisi sebelah timur Taman Arek Lancor tampak sebuah bus tengah diparkir. Di sisi bus tampak sejumlah kardus, air mineral, sekarung beras, dan sejumlah makanan ringan.

Semua logistik itu adalah bekal milik guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori di atas 35 tahun (GTKHNK 35+). Mereka adalah guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang sekolah negeri di Pamekasan.

Mereka hendak berangkat ke rakornas di Jakarta. Mereka yang akan berangkat menggunakan bus ke ibu kota itu berjumlah 55 orang.

Selain berbekal sekarung beras dan sejumlah persediaan makanan, mereka berbekal semangat untuk menyampaikan beberapa tuntutan hari ini (20/2) di Grand Ballroom Lt. 10-ICC Kemayoran kepada presiden.

Mereka akan bergabung dengan ribuan GTKHNK 35+ yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mereka akan meminta keputusan presiden (keppres) secara khusus untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes.

Mereka juga akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menggaji mereka sebesar upah minimum kabupaten (UMK) dari APBN. Karena selama ini mereka rata-rata digaji dari Rp 150 ribu-Rp 300 ribu setiap bulannya.

Ketua GTKHNK 35+ Pamekasan Nor Ismi menjelaskan, biaya pemberangkatan ke rakornas itu bersumber dari sejumlah donatur. Sebab, para GTKHNK 35+ tidak mampu membiayai keberangkatannya secara mandiri.

”Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu mendonasikan sejumlah uang untuk keberangkatan kami, karena semua dana keberangkatan ini dari bantuan semua pihak itu,” ungkapnya.

Mereka yang berangkat dari Pamekasan rata-rata adalah GTKHNK 35+ yang telah mengajar di sekolah negeri di atas sebelas tahun. Gaji yang mereka terima juga tidak seberapa. ”Yang ikut semuanya ini sudah mengajar selama belasan tahun,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan bahwa jam mengajar mereka cukup padat. Sebagai GTKHNK 35+ mereka masuk dari Senin hingga Sabtu. ”Libur kami hanya Minggu, jam mengajar juga full, dan saya tahu ini memang tidak hanya di Pamekasan, ini masalah nasional,” urainya.

Alasan GTKHNK 35+ meminta keppres di atas karena adanya moratorium atau tidak dibukanya tes CPNS selama lima tahun terakhir. ”Ketika dibuka CPNS, usia kami para honorer sudah kedaluwarsa,” terangnya.

Secara terpisah Ketua PGRI Pamekasan HM. Sahid menyampaikan bahwa mereka patut diperjuangkan karena sudah belasan tahun mengabdi dengan kondisi honor sangat minim. ”Mereka semangat untuk berjuang. Mereka sudah meluangkan waktu dan tenaganya,” terangnya.

Dia menyampaikan bahwa dikabulkannya tuntutan mereka oleh presiden belum bisa dipastikan. ”Mudah-mudahan saja perjuangan dan tuntutan mereka didengar dan dikabulkan, kan nanti mereka ditemui Pak Presiden,” terangnya.

Lelaki yang dinobatkan sebagai tokoh pendidikan Madura Awards 2019 juga menjelaskan bahwa para GTKHNK 35+ ini rajin dalam mengajar dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. ”Mereka berangkat dengan membawa beras sendiri untuk persediaan makan, dan nanti mereka memasak sendiri di perjalanan untuk penghematan biaya selama ada di Jakarta,” imbuhnya.

Dia berharap segala tuntutan para GTKHNK 35+ ini dikabulkan di Jakarta. ”Karena yang harus dituju itu ibu kota, kalau menuntut yang ada di daerah tidak mungkin,” tandasnya. 

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia