Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Menagih Komitmen Pemkab Lindungi Pasar Rakyat dan Toko Kelontong

Ancaman Toko Modern Tak Terbendung

03 Februari 2020, 09: 44: 38 WIB | editor : Abdul Basri

JADI SOROTAN: Indomaret yang berdiri di dekat Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, Jalan Halim Perdanakusuma.

JADI SOROTAN: Indomaret yang berdiri di dekat Pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, Jalan Halim Perdanakusuma. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

Keberadaan toko modern di Kota Salak tak terbendung. Pasar rakyat dan toko kelontong milik warga lokal pun terancam. Komitmen pemerintah (pemkab) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disoal.

PERATURAN Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Modern seakan tak punya kekuatan hukum mengikat. Regulasi tersebut tak dijalankan sepenuhnya dan banyak dilanggar.

Padahal, Perda 5/2016 secara detail sudah mengatur tentang jarak, jam buka, dan barang yang dijual tidak sama antara pasar rakyat dan pasar modern. Namun, fakta di lapangan banyak yang tidak sesuai.

Pemkab Bangkalan bukannya menindak tegas, justru membiarkan berdirinya toko modern.  Buktinya, saat ini sudah ada 102 toko modern yang beroperasi di Kota Salak.

Misalnya pada pasal 27 ayat (3) huruf b yang mengatur jarak swalayan dan pasar yang sudah ada sebelumnya minimal radius 3 kilometer. Jarak itu bisa kurang dari 3 kilometer, dengan syarat, waktu buka dan barang yang dijual tidak sama.

Namun, aturan tersebut dikesampingkan. Teranyar, berdirinya Indomaret di dekat Pasar Ki Lemah Duwur (KLD). Secara jarak sangat berdekatan dengan pasar rakyat. Bahkan, kurang dari 3 kilometer, kemungkinan hanya berjarak 100 meter. 

Tetapi, Pemkab Bangkalan berdalih jam buka dan barang yang dijual tidak sama. Maka, keberadaan Indomaret tersebut boleh beroperasi.

Terbaru, Indomaret yang beroperasi di dekat kantor BNI Jalan Soekarno-Hatta. Padahal, di depan Polres Bangkalan sudah beroperasi Alfamart. Jarak 3 kilometer tidak lagi jadi pijakan. Buktinya, dua toko modern yang berdekatan itu sama-sama beroperasi.

Bukan hanya itu, hasil penelurusan Jawa Pos Radar Madura, dari Desa Karang Gayam, Blega, hingga Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya Terminal Bangkalan, ada 18 Indomaret. Kemudian, Alfamart 4 titik dan 5 titik toko modern lainnya.

Keberadan toko modern tersebut banyak yang tidak sesuai dengan Perda 5/2016. Di Pasar Tanah Merah, justru antar toko modern yang satu dengan toko modern lainnya hanya berjarak 50 meter.

Lain hal dengan pasal 28 ayat (2) huruf b menyebutkan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan department store juga dilarang berada pada pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota. Kemudian, pada pasal 29 mengatur jam buka pasar modern pukul 10.00–22.00 mulai Senin–Jumat dan pada pukul 10.00–23.00 untuk Sabtu-Minggu. Namun di lapangan, jam buka sebelum pukul 10.00. Bahkan, ada yang buka hingga 24 jam.

Fakta tersebut tidak bisa terbantahkan. Terkadang pagi sudah buka. Namun, pihak Pemkab lagi-lagi tutup mata. Bukannya ditindak tegas, malah dibiarkan. Terutama yang buka hingga 24 jam.

Toko modern yang saling berdekatan, misal di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Teuku Umar, simpang empat Jalan Zainal Alim, dan Jalan KH. Moh. Kholil. Berikutnya toko modern yang berdekatan dengan pasar rakyat di antaranya di Jalan Halim Perdanakusuma, Tanah Merah, Galis, Blega, Sepulu, dan jalur pantura lainnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ainul Gufron mengatakan, pihak pemerintah dan DPRD sepakat untuk bertindak tegas. Buang saja pasal-pasal lentur itu. Sebab, pada pasal yang dimaksud memberikan ruang kepada pengusaha untuk membuka usaha di Kota Salak. Asalkan, jam operasi dan barang yang dijual tidak sama dengan pasar rakyat.

”Karena ada ketentuan, boleh kurang 3 kilometer, asalkan barang yang dijual tidak sama atau jam bukanya, itu diperbolehkan,” katanya Jumat (31/1).

Menurut Ainul,  dalam regulasi itu ada pasal karet. Karena itu, pihaknya tidak bisa melarang ketika ada pengusaha mengurus izin dan izinnya lengkap. ”Kalau sepakat menutup, buang saja pasal lentur itu, kalau mau tegas,” ujarnya.

Mantan camat Modung itu menyatakan, selama ini keberadaan toko modern tidak ada yang melanggar. Misal terkait jam operasional, apabila berbeda itu boleh. Kalau pasar rakyat tutupnya paling siang sudah tutup. Tapi, pasar modern bisa tutup pada malam hari. Dengan perbedaan jam itu diperbolehkan.

”Kalau kita diskresi mengambilkan kebijakan itu, bahaya di kami. Itu bahaya di saya sebagai pengambil diskresi,” ujarnya.

Tetapi, apabila ada yang buka hingga 24 jam, nantinya tetap akan ditegur. ”Ditegur tidak diindahkan, kami tidak perpanjang izinnya. Bahkan, bisa ditutup,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Hotib menuding DPMPTSP gagal paham dalam menafsirkan Perda 5/2016. Selama ini selalu berdalih soal jam buka dan komoditas yang dijual tidak sama. Lalu, boleh mengesampingkan jarak.

”Bukti di lapangan, jam buka antara pasar rakyat dan toko modern selalu berbarengan. Kemudian, soal komoditas yang tidak sama itu paling hanya kondom yang tidak ada di pasar rakyat,” sindirnya.

Hotib mengingatkan pihak DPMPTSP tidak tutup mata. Sekarang ini pasar rakyat sudah meng-cover semua komoditas yang ada di toko modern. ”Jangan dipahami pasar rakyat hanya jual rempah-rempah dan sayur-mayur. Sekarang itu lengkap, kecuali kondom ya,” ucapnya.

Karena itu, kata Hotib, DPMPTSP tidak perlu beralasan pasal-pasal yang dianggap pasal karet dihapus. Saat ini tinggal kemauan pihak pemkab untuk bertindak tegas. ”Ngapain menghapus pasal, yang ada aja dulu diterapkan dengan benar. Ayolah jangan terkesan melindungi toko modern,” pintanya.

Pihak Menajemen Indomaret Yosef menghindar saat dihubungi melalui nomor selulernya. ”Sebentar ya, ini saya istrinya, Pak Yosef lagi nyetir,” begitu jawaban singkat melalui telepon selulernya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia