Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

DPP Demokrat Bisa Rekom Selain Pendaftar

03 Februari 2020, 09: 35: 35 WIB | editor : Abdul Basri

Indra Wahyudi  Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep.

Indra Wahyudi Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati (bacabup-bacawabup) di DPC Partai Demokrat Sumenep ditutup hari ini (3/2). Hingga kemarin, baru tiga kandidat yang mengembalikan formulir.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan, ada 11 orang mengambil formulir bacabup-bacawabup sejak dibuka pada 23–27 Januari 2020. Yakni, delapan pengambil formulir bacabup dan tiga bacawabup.

Nama-nama pengambil formulir bacabup itu yaitu Soengkono Sidik, Fattah Jasin, Mohammad Salahuddin A. Warits, Azasi Hasan, Malik Effendi, Donny M Siradj, D.I. Fajar, dan Abd. Aziz Salim Syabibi. Sedangkan pengambil formulir bacawabup Indra Wahyudi, H. Suhartono, dan M. Sajali.

Namun dari sekian banyak pengambil, baru tiga orang yang mengembalikan formulir. Yakni, Malik Effendi, Fattah Jasin, dan Soengkono Sidik. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Mohammad Salahuddin A. Warits atau yang akrab disapa Ra Mamak itu akan mengembalikan formulir hari ini (3/2).

”Yang lain belum ada konfirmasi akan mengembalikan. Sampai siang ini (kemarin, Red) belum ada yang mengembalikan lagi,” ujarnya.

Indra menyebut, dari 11 kandidat tersebut, diperkirakan tidak semua akan mengembalikan. Jika tidak mengembalikan formulir, otomatis tersingkir dari tahapan penjaringan. Mengembalikan atau tidak, menurutnya itu merupakan pilihan dan hak setiap pengambil formulir.

”Tapi kami tunggu. Apakah 11 orang ini akan mengembalikan atau tidak sebelum ditutup,” kata wakil ketua DPRD Sumenep itu kemarin (2/2).

Di sisi lain, para pendaftar bacabup-bacawabup yang sudah mengembalikan formulir belum tentu langsung dapat rekomendasi. Sebab, bisa saja semua nama yang resmi mendaftar tidak direkomendasikan DPP Partai Demokrat.

Bahkan, DPP Demokrat, kata Indra, bisa saja mengusung bacabup-bacawabup pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumenep 2020 mendatang tanpa harus melalui proses penjaringan. Sebab, DPP memiliki otoritas penuh untuk menentukan pemberian rekomendasi.

”Jadi ada kemungkinan rekomendasi turun kepada orang selain pendaftar yang sudah ikut dalam penjaringan,” terang Indra.

Hanya, nama-nama yang masuk dalam proses penjaringan akan lebih diprioritaskan oleh DPP. Kemungkinan mengusung selain pendaftar jika nama-nama yang masuk dalam penjaringan figurnya dianggap masih kurang memadai dan tidak memiliki elektabilitas seperti kriteria yang ditentukan DPP Partai Demokrat.

”Bisa saja merekomendasikan tokoh lain, karena elektabilitas figur ini menjadi penilaian utama. Bukan hanya figur yang memiliki finansial, tapi yang punya elektoral tinggi,” tandasnya.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia