Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Nilai SAKIP Tiga Kabupaten B

Tahun Depan Optimistis Bisa Kategori A

28 Januari 2020, 05: 45: 04 WIB | editor : Abdul Basri

MEMBANGGAKAN: Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menerima penghargaan SAKIP Awards 2019 kemarin.

MEMBANGGAKAN: Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menerima penghargaan SAKIP Awards 2019 kemarin. (HUMAS PEMKAB FOR RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memberikan penghargaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Awards 2019 kemarin (27/1). tiga kabupaten di Madura; Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep; mendapat nilai B.

Kabag Organisasi Setkab Bangkalan Arie Suharja menyampaikan, setiap tahun ada peningkatan atas penilaian kinerja instansi di lingkungan Pemkab Bangkalan. Pada 2017, ada kategori C, kemudian 2018–2019 kategori B.

”Penghargaan SAKIP, Bangkalan kembali dapat penilaian kategori B. Inginnya ya kategori A,” ujar Arie kemarin.

Jika dikonversikan ke nilai, untuk kategori B itu antara 60–70. Kemudian, kategori B plus B dari 70–80. Sementara, dari 80–90 itu kategori A. Selanjutnya, dari 90–100 kategori A plus.

”Kategori B plus B sudah bagus. Mungkin tahun depan kami dapat kategori itu,” harapnya.

Arie menyampaikan, untuk Jawa Timur, terdapat 17 kabupaten kota yang mendapatkan kategori B. Termasuk, Kabupaten Bangkalan. ”Kami belum naik ke kategori A,” katanya.

Penghargaan tersebut berdasar kinerja. Variabelnya dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Misalnya, berkaitan dengan program selama setahun. ”Semacam evaluasi kinerja. Karena itu, kami harap lagi-lagi tahun depan ini bisa lebih optimal,” imbuhnya.

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penghargaan tersebut semata-mata atas kinerja para OPD. Pihaknya berharap tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. ”Kami harap tahun depan kami bisa mendapat penilaian kategori A,” katanya.

Sementara itu, Bupati Baddrut Tamam mengatakan, nilai tertinggi sakip adalah AA. Sementara Pamekasan baru mendapat B. Dengan demikian, butuh kerja keras untuk meraih penilaian terbaik itu. ”Kita targetkan meningkat,” ujarnya.

Salah satu strategi memperbaiki penilaian akuntabilitas kinerja yakni menyelaraskan visi misi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus selaras.

Jika Pamekasan memprioritaskan entrepreneur, beberapa OPD yang berkaitan dengan wirausaha itu harus dikuatkan. Misalnya, dinas koperasi dan usaha mikro (diskop dan UM) serta dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans).

Pemerintah terus berikhtiar memperbaiki kinerja. Bupati menerapkan target kinerja bagi OPD. Misalnya, tahun ini 2.500 orang dilatih menjadi wirausaha baru. Kemudian, 1.500 warga diberi beasiswa dan program nyata lainnya.

Dengan target yang diterapkan, program pemerintah bisa tercapai secara optimal. Tahun 2021 mendatang, nilai sakip ditargetkan AA. ”Tahun depan ditargetkan bergeser, dari B ke AA,” ungkapnya.

Koordinator Komisi I DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, evaluasi kinerja pemerintahan harus dilakukan secara optimal. Visi misi serta program prioritas bupati harus terealisasi dengan baik sesuai akuntabilitas keuangan. ”Harus berbenah untuk benar-benar menjadi hebat,” sarannya.

(mr/daf/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia