Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Realisasi DD 2019 Belum Tuntas

Bangkalan Absen Penghargaan Desa

24 Januari 2020, 04: 18: 05 WIB | editor : Abdul Basri

Kepala DPMD Bangkalan Akhmad Ahadiyan Hamid

Kepala DPMD Bangkalan Akhmad Ahadiyan Hamid (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Realisasi dana desa (DD) 2019 di Sampang belum tuntas. Dua desa belum menyelesaikan pengerjaan pembangunan. Padahal pengerjaannya sudah melampaui tahun anggaran.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi. Pihaknya banyak menemukan masalah dalam realisasi DD. Utamanya dalam pengerjaan pembangunan fisik yang sering terlambat. Hingga saat ini terdapat dua desa yang belum tuntas mengerjakan pembangunan yang bersumber dari DD.

Proyek tersebut terletak di Desa Kodak dan Tanah Merah, Kecamatan Torjun. Proyek pembangunan yang belum selesai tidak sama di tiap desa. ”Ada yang berbentuk lapangan futsal dan infrastruktur jalan,” ungkapnya.

Pihaknya meminta agar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) terus memantau proses pembangunan yang belum selesai. Nasafi berjanji akan turun untuk memantau langsung progres proyek yang belum selesai. ”Kami masih melihat agenda teman-teman dewan,” janjinya.

Bupati Sampang Slamet Junaidi mengakui realisasi DD di sejumlah desa belum maksimal. Bahkan, terkadang desa menyalahgunakan pemanfaatan dana yang bersumber dari pemerintah pusat itu. Karena itu, pihaknya bakal membentuk satgas untuk mengawal realisasi DD.

”Supaya ada pendampingan dalam realisasi dana desa. Ini dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan pemanfaatan DD,” tuturnya.

Haji Idi mengaku sudah ada komunikasi dengan aparat penegak hukum (APH). Pihaknya juga akan melibatkan asosiasi kepala desa (AKD) dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk pembentukan satgas itu.

Mantan anggota DPR RI itu membeberkan, jumlah anggaran DD untuk Sampang lebih dari Rp 300 miliar. Jika dimanfaatkan dengan baik, dana itu berdampak positif pada pembangunan desa. ”Tidak mungkin Sampang miskin jika DD dimanfaatkan dengan baik,” bebernya.

Dia menginstruksikan semua Kades membuat gagasan dan program inovatif. Semua itu harus berdampak langsung pada pembangunan dan pengembangan desa. Kalau perlu, program yang akan dijalankan di desa disinergikan dengan visi misi pemerintah kabupaten (pemkab).

”Tidak boleh membuat program yang asal-asalan. Jangan segala hal dihalalkan untuk mencapai yang diinginkan. Apalagi sekarang Sampang sudah keluar dari zona tertinggal menuju daerah berkembang,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Akhmad Ahadiyan Hamid mengutarakan, tahun ini pihaknya fokus membuat desa jauh lebih berkembang. Sebab, kucuran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) harusnya menjadi pemacu kemajuan pembangunan.

Selama bertahun-tahun Bangkalan absen dari penghargaan untuk desa yang digelar Pemprov Jatim. Padahal kegiatan tersebut memotivasi pemerintahan desa berlomba-lomba lebih maju. ”Selama ini kami absen,” katanya.

Pergelaran bergengsi tersebut direncanakan dilaksanakan awal Maret mendatang. Untuk itu, pihaknya akan menggodok desa untuk mempersiapkan bidang apa saja yang menjadi penilaian. Sebelum dikirim ke tingkat pemprov, pihaknya perlu melakukan seleksi terlebih dahulu di tiap kecamatan. ”Kriterianya urusan pemerintahan, pengelolaan, administrasi, ekonomi, dan lainnya,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Suwito mengatakan, sejatinya desa-desa di Bangkalan sudah harus ikut. Sebab, apa pun jenis penghargaannya itu akan mendorong desa untuk semakin lebih baik. ”Terutama dalam hal pemerintahan dan administrasi desa. Kalau tidak pernah ikut, sulit ada perubahan,” jelasnya. (bil)

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia