Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Features

Lebih Dekat dengan Sosok Kajari Bangkalan Emanuel Ahmad

24 Januari 2020, 04: 16: 13 WIB | editor : Abdul Basri

PIMPINAN BARU: Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Emanuel Ahmad.

PIMPINAN BARU: Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Emanuel Ahmad. (DAFIR FALAH/RadarMadura.id)

Share this      

Khoirunnas, anfa’uhum linnas. Sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalimat itu menjadi prinsip hidup Emanuel Ahmad dalam melaksanakan penegakan hukum.

PERLU ke siapa? tanya satpam Kejari Bangkalan sembari menyapa tamu yang lain. Pria paro baya itu lalu mempersilakan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) duduk.

Di sela-sela menunggu Kajari Bangkalan Emanuel Ahmad, pegawai kejaksaan sangat sibuk. Namun tidak berlangsung lama, satpam yang bekerja sejak 2014 itu menyuruh ke ruang Kasi Intel.

Sempat ngobrol santai dengan Kasi Intel Putu Arya Wibisana. Wajah dia memang tidak asing. Sebab, selain sebagai Kasi Intel, jaksa kelahiran Bali itu juga sebagai Humas Kejari Bangkalan.

”Ayo ke atas (lantai 2), ke ruang Kajari Bangkalan. Pak Kajari memang nunggu,” ajaknya.

Sesampainya di lantai dua, Emanuel Ahmad mempersilakan masuk ke ruang kerjanya. Sambil lalu menyuruh anak buahnya menyeduh kopi. ”Jurnalis harus dibuatkan kopi,” timpalnya.

Hampir sepekan Emanuel Ahmad memimpin Kejari Bangkalan menggantikan Badrut Tamam. Semula dia bertugas sebagai Kajari Enrekang, Sulawesi Selatan. ”Di mana pun saya bertugas, saya harus mengamalkan ajaran nabi. Khoirunnas, anfa’uhum linnas. Yakni, harus bermanfaat kepada orang lain. Terutama daerah yang baru saya singgahi,” katanya.

Tidak memandang siapa yang harus ditangani dalam penegakan hukum. Baginya, penegak hukum harus bermanfaat. Karena itu, pihaknya menginginkan Kejari Bangkalan bisa berguna untuk masyarakat.

”Kami ingin ketika masyarakat punya persoalan hukum, kami siap memberi pertimbangan hukum. Kami siap terbuka untuk siapa pun,” ujarnya.

Menurut dia, dalam menegakkan hukum tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Sebab jika demikian, akan banyak orang ditangkap dan dipenjara. Tetapi, juga harus lihat sisi yang lain.

”Kalau cuma mau menegakkan hukum, gampang. Sidik, tangkap, tahan, tuntut, putus, dan penjarakan orang,” terangnya.

Namun, cara seperti itu dinilai tidal akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, pihaknya punya cara agar setiap kegiatan itu tidak berkonsekuensi hukum. Yakni, sejak awal harus dideteksi agar tidak ada pelanggaran.

”Supaya setiap kegiatan tidak melanggar hukum, kami akan awasi dari awal, kami dampingi biar tidak terjadi kesalahan,” paparnya.

Pria 56 tahun itu berpesan, jangan sekali-kali penegakan hukum itu menghambat pembangunan. Itu tidak boleh terjadi. ”Hendaknya ya lagi-lagi penegakan hukum itu harus memberi manfaat,” tuturnya.

Selain cara mendeteksi dan memberikan pengawasan dari awal, penegakan hukum harus memberikan keadilan. Misal, dalam suatu dinas ada tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian uang negara Rp 30 juta. Kemudian, masuk sidang. Belum lagi biaya sidang.

”Itu akan habis berapa. Mending suruh kembalikan saja Rp 30 juta dan uang itu kembali ke negara. Daripada memenjarakan orang,” sebutnya.

Untuk mempertanggungjawabkan, orang tersebut diturunkan jabatannya, atau dicopot tanpa harus memenjarakan orang. ”Itu namanya penegak hukum yang bermanfaat, bukan semata-mata untuk memenjarakan orang,” tuturnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia