Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Minim Pengawasan, Kepulauan Jadi Atensi

KPU Jatim Ajak Masyarakat Tolak Money Politics

20 Januari 2020, 11: 46: 34 WIB | editor : Abdul Basri

KPU Jatim Ajak Masyarakat Tolak Money Politics

Share this      

SUMENEP – Pemilihan bupati dan wakil bupati (Wabup) Sumenep 2020 jadi atensi khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim). Masyarakat diminta bersama-sama menjauhi dan menolak money politics. Sebab, perilaku buruk tersebut dapat merusak demokrasi.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menegaskan, dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, peran masyarakat sangat penting untuk menyukseskan gelaran pemilihan. Antara lain dengan berpartisipasi menggunakan hak suaranya serta bersama memastikan tidak ada politik uang yang dapat mengintervensi pemilih.

”Agar nanti menghasilkan bupati dan Wabup berkualitas, hindari money politics. Baik berupa uang atau dalam bentuk lainnya yang dapat merusak demokrasi kita,” imbau Anam usai membuka launching pemilihan bupati dan Wabup Sumenep 2020 di Lapangan Trunojoyo, Kecamatan Kalianget, Sabtu malam (18/1).

Masyarakat bebas memilih pemimpin sesuai keinginan, khususnya pemimpin yang dianggap bisa membawa perubahan Sumenep lebih baik ke depan. Jika masyarakat masih menerima politik uang, jangan berharap pemimpin yang dipilih akan membawa perubahan ke arah lebih baik.

”Ketika ada tim sukses memberi uang Rp 100 ribu atau sembako misalnya, tolak. Karena kalau diterima, harga suara kita selesai di situ,” tegas Anam.

Di sisi lain Anam meminta agar penyelenggara pilkada di Sumenep semakin profesional dan netral. Tidak boleh berpihak pada salah satu kontestan politik. ”Ada kabar surat suara sudah tercoblos di wilayah kepulauan. Harus diakui, di kepulauan memang minim pengawasan, baik oleh pemantau maupun masyarakat. Maka dari itu, nantinya atensi khusus itu di kepulauan,” ujarnya.

Menurut Anam, untuk mengantisipasi hal itu, KPU Sumenep telah melakukan upaya mendatangi sejumlah kepulauan di Kota Keris. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pilkada tahun ini.

”Tugas kita bersama untuk memastikan pemilihan tahun ini lancar, aman, kondusif, tidak ada kecurangan, profesional, dan transparan,” paparnya.

Tidak hanya di Sumenep, atensi khusus juga diberikan kepada 19 kabupaten/kota di Jatim yang akan menggelar pilkada serentak 2020. Anam mengatakan, dari hasil pantauan instansinya, setiap pelaksanaan pemilihan di Sumenep berjalan lancar. Kabupaten Sumenep dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi tergolong daerah yang tidak ada permasalahan cukup berat.

Anam mengapresiasi upaya KPU Sumenep untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada 23 September 2020 mendatang. Sosialisasi pemilihan bupati dan Wabup dengan menghadirkan budaya lokal berupa grup seni pertunjukan ludruk menurutnya cukup efektif.

Terbukti, ribuan masyarakat antusias menghadiri kegiatan yang digelar KPU Sumenep. Terlebih, lakon yang dibawakan dalam pertunjukan ludruk juga bertemakan pemilihan umum (pemilu). Dengan begitu, masyarakat mudah menerima dan memahami informasi yang disampaikan terkait pelaksanaan pemilihan.

Anam menyebut, partisipasi masyarakat di Sumenep pada Pilkada 2015 mencapai 66 persen. Kemudian, pada Pemilu 2019 partisipasinya mencapai 82 persen dari sekitar 850 ribu pemilih. Artinya, ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada pemilu.

”Kehadiran masyarakat yang luar biasa ini tergolong sukses. Cara sosialisasi seperti ini kami harapkan bisa dilakukan KPU seluruh kabupaten/kota di Jatim. Memperbanyak partisipasi masyarakat untuk mengikutinya,” pungkas Anam.

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia