Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sumenep
Penerima Boleh Tolak Beras Jelek

Sidak Bulog, Ketua Dewan Minta Penyedia Diawasi

14 Januari 2020, 22: 38: 01 WIB | editor : Abdul Basri

PERIKSA: Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengecek kualitas beras di gudang Bulog kemarin.

PERIKSA: Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengecek kualitas beras di gudang Bulog kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP –  Di mana ada gula di situ ada semut. Di mana ada bantuan beras, di situ selalu ada yang tidak beres. Salah satunya terkait kualitas.

DPRD Sumenep mendapat banyak keluhan soal penyaluran beras program bantuan pangan nontunai (BPNT). Masalah tersebut mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Gudang Bulog di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, kemarin (13/1).

Ketua DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir mengatakan, sidak dilakukan karena banyak masyarakat yang wadul soal kualitas beras yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT. Bahkan, masyarakat membawa bukti beras yang diterima dari program Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut tidak layak.

”Masyarakat dari Bluto dan Desa Pinggir Papas sudah beraudiensi ke komisi IV dengan membawa bukti berasnya. Dan memang benar, beras yang diterima merah dan tidak layak konsumsi,” ucapnya.

Politikus PKB itu kemudian mengambil beberapa sampel beras di gudang Bulog. Hasilnya, beras yang tersedia masih layak konsumsi. ”Hasil sidak kami, antara temuan dan laporan masyarakat itu berbeda,” ujarnya.

Hamid meminta pemerintah tidak tinggal diam soal adanya beras tidak layak konsumsi yang diterima KPM BPNT. Hamid menengarai banyak pihak yang memanfaatkan program BPNT dengan menyediakan beras tidak layak konsumsi kepada warga miskin.

”Perlu ada evaluasi dari semua pihak agar penyedia atau supplier betul-betul diawasi guna memastikan beras itu memenuhi standar,” pintanya.

Hamid menduga, beras tidak layak konsumsi itu karena permainan supplier. Sebab, tidak semua supplier yang menyediakan beras ke e-warung mendatangkan dari Bulog. ”Masyarakat jangan dijadikan bahan permainan dalam program ini,” tegasnya.

Pria berkacamata itu meminta KPM BPNT menolak jika kualitas beras yang diterima dari e-warung tidak layak konsumsi. Dia menyarankan agar masyarakat memeriksa sebelum mengambil beras di e-warung yang sudah ditentukan oleh tim koordinasi (tikor) BPNT Sumenep.

”Kalau ada yang masih jelek, jangan diterima. Sebelum dibawa ditimbang dulu. Kalau kurang, jangan diterima juga,” sarannya.

Sementara itu, Bagian Tata Kelola Gudang Bulog Kertasada Ansori mengatakan, ada 19 supplier dalam program BPNT di Kota Keris. Bulog bertindak sebagai manager supplier. Meski begitu, semua supplier tidak diberikan kewajiban secara penuh untuk mengambil beras dari Bulog.

”Di kontrak kerjanya, kita menyediakan (kepada supplier) 50 persen, dan supplier menyediakan sendiri 50 persen. Tetapi praktiknya, supplier menjual barangnya sendiri. Dengan kata lain, kesepakatan 50 persen itu tidak berjalan,” kata dia.

Ansori tidak memungkiri adanya persoalan beras tidak layak yang diterima KPM. Namun, dia meyakini beras itu bukan dari lembaga Bulog. Lantaran semua beras yang ada di gudang Bulog masih layak konsumsi.

Tikor BPNT Sumenep sudah melakukan rapat koordinasi. Agen diberikan kewenangan untuk memilih beras di pasar bebas. Dengan demikian, tidak lagi bergantung kepada supplier. ”Misalkan agen mau mengambil beras (dengan jenis) Lima Jaya atau Ikan Paus itu boleh,” tukasnya. (jup)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia