Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Layanan Kesehatan Terlalu Mudah Obral Caesar

11 Januari 2020, 23: 09: 58 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: Komisi D DPRD Bangkalan menggelar rapat dengan pengelola rumah sakit, klinik, dan dinkes kemarin. 

SERIUS: Komisi D DPRD Bangkalan menggelar rapat dengan pengelola rumah sakit, klinik, dan dinkes kemarin.  (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Persalinan melalui bedah Caesar bukan peristiwa langka. Tindakan operasi itu seakan menjadi hal biasa dalam pelayanan kesehatan saat ini.

Persoalan itu menjadi salah satu poin pertemuan Komisi D DPRD Bangkalan bersama pengelola rumah sakit, klinik, dan dinkes kemarin (10/1). Mereka dipanggil dalam rangka pembenahan pelayanan kesehatan. Sebab, selama ini dinilai banyak keluhan dari masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, pengelola rumah sakit dan klinik yang dipanggil itu baik swasta maupun milik pemerintah. Berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat, ketika ada pasien akan melahirkan didorong untuk operasi Caesar. Langkah tersebut ditempuh seakan tidak ada jalan lain untuk lahir normal.

”Sebisa mungkin lahir normal. Jangan selalu didorong untuk lahir Caesar jika memang tidak ada indikasi untuk operasi,” ujarnya.

Permasalahan lain adanya iming-iming kepada bidan dari pengelola rumah sakit dan klinik. Dia mencontohkan, kalau dirujuk ke klinik ini, nanti ada fee untuk si bidan. ”Itu tidak boleh. Tetap dahulukan pelayanan,” terangnya.

Politikus PPP itu menyatakan, pengelola rumah sakit dan klinik harus memprioritaskan pelayanan, bukan profit oriented. Karena itu, pihaknya mendesak dinkes membuat tim pengawas agar aktivitas kesehatan tidak menyimpang dari tujuan utama, yakni melayani.

”Sudah rahasia umum, kebanyakan ketika dirujuk itu langsung tindakan operasi. Supaya tidak begitu, dibutuhkan tim pengawas,” paparnya.

Fungsi tim pengawas untuk melihat dan mengawasi pelayanan kesehatan. Selama ini belum ada. Dengan begitu, muncullah keluhan-keluhan dari masyarakat.

Komidi D juga ingin masalah instalasi pengelolaan air limpah (IPAL) dilaporkan rutin 6 bulan sekali. Sebab, jika tidak dikelola dengan baik sangat membahayakan. ”Limbah itu berbahaya,” sebutnya.

Plt Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengatakan, selama ini pelayanan kesehatan jalan sendiri-sendiri. Karena itu, pihaknya sangat setuju dengan usulan komisi D untuk membentuk tim pengawas. Apalagi memang diatur dalam Permenkes 56/2014.

”Nanti bisa melibatkan dari eksternal, bisa dari elemen masyarakat, dewan, dan lainnya,” katanya.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu tidak menanggapi persoalan lain. Seperti adanya iming-iming fee kepada bidan dan tindakan Caesar yang terlalu mudah dilakukan. Dia mengaku pernah mendengar isu itu. Tetapi tidak mengetahui secara detail. ”Kalau memang itu benar adanya, biar nanti tim pengawas yang bertindak,” jelasnya.

Jumlah pelayanan kesehatan di Bangkalan 10 unit. Perinciannya, 1 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit umum (swasta), 3 rumah sakit khusus, dan 4 klinik. ”Secepatnya akan kami buatkan konsep. Teknisnya seperti apa nanti untuk tim pengawas ini,” pungkasnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia