Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tuding Rehab Puskesmas Bermasalah

11 Januari 2020, 23: 06: 15 WIB | editor : Abdul Basri

SIMAK ASPIRASI: Sekretaris Dinkes Pamekasan Ali Maksum (dua kiri) bersama sejumlah Kabid menerima kunjungan mahasiswa untuk beraudiensi kemarin.

SIMAK ASPIRASI: Sekretaris Dinkes Pamekasan Ali Maksum (dua kiri) bersama sejumlah Kabid menerima kunjungan mahasiswa untuk beraudiensi kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan menggelontorkan anggaran Rp 2 miliar lebih untuk rehabilitasi Puskesmas Pakong. Namun, realisasi program tersebut dinilai bermasalah.

Persoalan tersebut terungkap dalam audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Formasi kemarin (10/1). Mereka mempertanyakan sejumlah persoalan terkait dengan rehab sarana kesehatan itu.

Koordinator Formasi Iklal mengatakan, pelaksanaan proyek rehab Puskesmas Pakong seharusnya tuntas maksimal 20 Desember 2019. Namun, sampai sekarang pekerjaan itu belum selesai. Ironisnya, dinas kesehatan (dinkes) seperti abai terhadap keterlambatan itu. Terbukti, tidak ada dokumen pernyataan kesiapan dari kontraktor menyelesaikan pekerjaan itu hingga 90 hari kerja sejak masa kontrak berakhir.

Padahal, rekanan yang mengerjakan proyek itu wajib membuat pernyataan bermeterai. Ketentuan itu tertuang dalam Permenkeu 243.PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran.

Iklal mengatakan, dinkes tidak bisa menunjukkan dokumen pernyataan yang seharusnya diteken rekanan tersebut. Dengan demikian, patut diduga realisasi proyek itu cacat hukum.

Pelanggaran lainnya, kata dia, dinkes tidak memiliki dokumen penjatuhan sanksi atas keterlambatan proyek tersebut. Padahal, rekanan harus membayar denda seperseribu nilai kontrak jika tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai deadline.

Ketentuan itu tertuang dalam Perpres 18/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . ”Kalau nilai kontrak Rp 2 miliar, seharusnya rekanan bayar denda Rp 2 juta tiap hari,” katanya.

Bukti pembayaran denda tidak ada. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan petinggi dinkes bungkam ketika ditanyakan terkait denda itu. Iklal menduga, pekerjaan tersebut bermasalah dan melibatkan sejumlah pihak.

Persoalan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius. Formasi meminta keterbukaan dari dinkes terkait proyek rehab Puskesmas Pakong itu. Bahkan, kasus itu akan dibawa ke ranah hukum.

Harapannya, pihak-pihak yang mencoba menggarong uang rakyat diproses secara hukum. Jika terbukti melanggar aturan yang menyebabkan kerugian negara, bisa dijatuhi sanksi setimpal.

Audiensi tersebut ditemui Sekretaris Dinkes Pamekasan Ali Maksum. Namun, pria berkacamata itu enggan memberi klarifikasi. Alasannya, tidak berwenang memberi jawaban. ”Meskipun saya yang menemui, tapi ada keterbatasan kewenangan,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia