Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Ratusan Santri Persoalkan Penerbitan Sertifikat Tanah

10 Januari 2020, 14: 30: 37 WIB | editor : Abdul Basri

MENUNTUT: Dua siswa berjalan melintasi peserta aksi di depan kantor BPN Bangkalan kemarin.

MENUNTUT: Dua siswa berjalan melintasi peserta aksi di depan kantor BPN Bangkalan kemarin. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Cholil menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Bangkalan kemarin (9/1). Mereka mempersoalkan masalah tanah di Jalan Halim Perdanakusuma.

Perwakilan Ponpes Ibnu Cholil Risang Bima Wijaya mengutarakan, tanah seluas 3.561 meter persegi itu digarap pengasuh Ponpes Ibnu Cholil KH Imam Buchori sejak 1996 dengan bukti salinan hak garap. Namun, pada 2013, terbit sertifikat atas nama seorang ASN berinisial MY.

”BPN tidak pernah melakukan pengukuran dari awal. Proses itu sangat ganjil. Seorang ASN mendapatkan surat keterangan penguasaan tanah pertanian pada Januari 2013,” kata Risang.

Dia mengungkapkan, Mei 2013 muncul sertifikat atas nama MY. Kemudian, Juni 2013 dijual. Karena itu, pihaknya memandang semua proses tersebut sarat dengan permainan. ”Semua proses hingga terbit sertifikat itu dilakukan di rumah makan di Bangkalan,” tudingnya.

Menurut Risang, penerbitan sertifikat atas nama MY terindikasi tidak benar. Sebab, MY tidak pernah menggarap tanah tersebut. Dia juga tidak punya tanah di sana. Tapi, tiba-tiba muncul sertifikat. ”BPN tidak pernah mengukur. Baru (setelah) ada masalah, begitu (mengukur),” ucapnya.

Atas dasar ini, pihaknya melakukan upaya pidana. Sementara gugatan perdata di PN Bangkalan terus berjalan. ”Karena yang menggarap memang Ra Imam. Lagi pula, seorang PNS itu tidak boleh menggarap tanah pertanian,” sebutnya.

Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahanan BPN Bangkalan Saifuddin Al Hakim mengaku tidak semua tudingan peserta aksi bisa ditanggapi. Namun, berkaitan dengan tanah 3.561 meter persegi yang kini ditempati distributor air itu permasalahan lama. ”Sertifikatnya itu terbit 2013. Awalnya tanah garapan,” kata dia.

Lalu 2016–2017 tanah tersebut sudah digugat ke pengadilan tata usaha negara. Tetapi, gugatan tidak diterima karena ini masalah perdata. Sekarang ini tanah itu digugat lagi oleh Imam Buchori ke Pengadilan Negeri Bangkalan. ”Tercatat dengan register nomor 25 perdata gugatan 2019 Desember kemarin,” paparnya.

Safiuddin menjelaskan, tanah itu awalnya memang tanah garap. Pada 2013 terbit sertifikat atas nama MY. Lalu dijual kepada Carli Suhartono. Saat ini digunakan gudang distributor air. ”Nggak tahu apakah sistem sewa atau kontrak. Yang jelas, tanah itu atas nama perorangan, atas nama Carli,” pungkasnya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia