Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Pamekasan

DPR RI Bakal Pangkas Kuota Impor

Ratusan Ribu Ton Garam Belum Laku

10 Januari 2020, 14: 22: 47 WIB | editor : Abdul Basri

KAGET: Anggota Komisi VI DPR RI Ach. Baidowi mengecek stok garam di gudang penyimpanan Pegaraman II Pamekasan, Desa Pandan, Kecamatan Galis, kemarin.

KAGET: Anggota Komisi VI DPR RI Ach. Baidowi mengecek stok garam di gudang penyimpanan Pegaraman II Pamekasan, Desa Pandan, Kecamatan Galis, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Anggota Komisi VI DPR RI Ach. Baidowi mengecek stok garam di gudang penyimpanan Pegaraman II Pamekasan kemarin (9/1). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kaget melihat stok garam sangat banyak.

Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan pemaparan sejumlah kementerian ketika rapat koordinasi. Mereka, kata Baidowi, kerap menyampaikan Indonesia kekurangan garam sehingga harus impor. Hasil inspeksi itu jadi bahan acuan dalam mengeluarkan rekomendasi.

Baidowi mengatakan, keran impor kembali dibuka. Bahkan, garam luar negeri mulai masuk. Alasan pemerintah mengizinkan impor lantaran jumlah produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan.

Alasan tersebut sering disampaikan ketika hendak membuka keran impor. Komisi VI tidak langsung percaya begitu saja. Seluruh anggota komisi pulang ke daerah pemilihan masing-masing untuk mengecek kebenaran alasan kekurangan stok garam itu.

Hasilnya mengejutkan. Stok garam melimpah. Bahkan, 450 ribu ton garam milik PT Garam (Persero) juga belum terdistribusi. ”Belum lagi milik petani,” katanya.

Hasil inspeksi itu menjadi bahan bagi komisi VI mengeluarkan rekomendasi. Dewan akan meminta pemerintah membatasi jumlah garam luar negeri masuk Indonesia. Jika pada 2020 dialokasikan 2,2 juta ton garam impor, akan dipangkas minimal 50 persen.

Pemerintah tidak ada alasan impor garam lantaran kekurangan stok dan kualitas tidak memenuhi standar industri. Sebab, selain stok banyak, berdasarkan keterangan petugas PT Garam di lapangan, garam lokal juga ada yang berkualitas baik dan memenuhi standar industri. Dengan demikian, kebutuhan garam bisa dipenuhi dari hasil produksi petani.

Mantan jurnalis itu mengatakan, semakin banyak garam impor, maka harga garam lokal semakin anjlok. Sebab, garam yang didatangkan dari luar negeri itu lebih murah sehingga garam lokal bisa saja tidak laku.

Menurut Baidowi, pemerintah harus mengendalikan impor garam. Penyerapan garam lokal harus diprioritaskan agar petani bisa merasakan keuntungan. ”Syukur kalau (garam impor) bisa dipangkas di atas 50 persen,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko tidak menampik stok garam menumpuk. Ratusan ribu ton kandungan natrium clorida (NaCl) milik perusahaan pelat merah itu ngendap. ”Garam kita numpuk,” katanya.

Berdasarkan data Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), sekitar 460 ribu ton garam rakyat tidak laku di Madura. Perinciannya, 100 ribu ton di Sumenep, 60 ribu ton garam Pamekasan, dan 300 ribu ton garam Sampang.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia