Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sampang

Lebih Separo BUMDes Stagnan

10 Januari 2020, 14: 16: 47 WIB | editor : Abdul Basri

ANTRE: Karyawan PT Pos Sampang melayani warga kemarin.

ANTRE: Karyawan PT Pos Sampang melayani warga kemarin. (ANIS BILLAH/RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Kucuran dana desa (DD) berdampak pada keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang mencatat 165 desa sudah memiliki BUMDes. Tersisa 25 desa yang belum terbentuk.

Pada 2019 terdapat 80 BUMDes yang sudah memiliki kegiatan dan berkembang. Sementara 85 lainnya baru terbentuk. Bahkan, ada yang belum memiliki modal usaha.

Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sampang Taufiqurrahman mengklaim pengembangan BUMDes meningkat. Saat ini BUMDes yang sudah bergerak 80 dari jumlah awal 35. Kendati begitu, jumlah BUMDes yang belum bergerak lebih banyak, yakni mencapai 85 dari jumlah BUMDes yang sudah didirikan oleh kepala desa (Kades).

Taufiq menyebutkan bahwa BUMDes tersebut baru berdiri. ”BUMDes yang baru terbentuk belum ada penyertaan modal. Mungkin Kadesnya ada program yang lebih prioritas. Sebab, DD itu bukan hanya dimanfaatkan untuk BUMDes,” ujarnya.

Pria berkacamata itu menyebutkan, saat ini terdapat 25 desa yang belum mendirikan BUMDes. Taufik mengaku sudah melakukan intervensi ke desa. Selain itu, dalam setahun tiga kali melakukan pembinaan yang melibatkan 180 desa di Kota Bahari.

DPMD tidak bisa mewajibkan desa untuk mendirikan BUMDes. Pihaknya berlandasan pada PP 47/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 6/2014 tentang Desa. ”Dalam peraturan tidak ada yang mewajibkan untuk mendirikan BUMDes. Hanya, desa dapat mendirikan BUMDes dengan menggunakan DD,” jelas Taufiq.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan desa belum mendirikan BUMDes. Di antaranya, sumber daya manusia (SDM) di desa masih minim. Di samping itu, terkadang Kades bingung untuk mencari potensi untuk dikembangkan menjadi BUMDes.

Saat ini pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia untuk mengelola BUMDes di desa-desa. Hal itu dilakukan di seluruh Jawa Timur. ”Mungkin baru Jatim yang merealisasikan atas inisiasi dari Ibu Gubernur,” ungkapnya.

Kepala Kantor Pos Sampang Edy Wijono menyampaikan, kerja sama dengan BUMDes baru beroperasi akhir 2019. Hal itu dilakukan atas kerja sama antara Pemprov Jatim dengan Kantor Pos Regional Jatim. ”Kami hanya sebagai pelaksana dari kerja sama tersebut,” kata Edy.

Saat ini terdapat 11 BUMDes yang sudah bekerja sama dengan kantor Pos Sampang. Layanan di BUMDes hampir sama dengan di kabupaten. Pihaknya bersyukur bisa berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan di desa. ”Sejak dilakukan kerja sama, masyarakat banyak terbantu. Misalnya dengan layanan payment, finance, dan pajak kendaraan bermotor,” kata Edy.

Pihaknya berharap semua BUMDes bisa bekerja sama dengan instansinya. Jika semua BUMDes sudah menggunakan jasanya, Edy berencana menutup kantor pos di kabupaten. ”Sebab komitmen kami untuk membesarkan BUMDes,” tukasnya. (bil)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia