Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Empat Pejabat Bertukar Posisi

Mutasi Jabatan Sehari sebelum Dilarang

10 Januari 2020, 11: 17: 32 WIB | editor : Abdul Basri

MALAM HARI: Bupati Sumenep A. Busyro Karim melakukan mutasi ratusan pejabat di Pendapa Agung Keraton Sumenep kemarin.

MALAM HARI: Bupati Sumenep A. Busyro Karim melakukan mutasi ratusan pejabat di Pendapa Agung Keraton Sumenep kemarin. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Larangan bagi kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan resmi diberlakukan mulai Rabu (8/1). Larangan tersebut ditujukan bagi kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) yang masuk dalam daftar 19 kabupaten/kota pelaksana pilkada serentak 2020.

Sehari sebelum larangan itu berlaku, Pemkab Sumenep memutasi ratusan pejabat di Pendapa Agung Keraton Sumenep Selasa malam (7/1). Berdasar keputusan terbaru, empat pejabat bertukar posisi.

Bambang Irianto yang sebelumnya menjabat Kepala Disdik Sumenep kini memimpin disparbudpora. Sebaliknya, Carto yang menjabat kepala disparbudpora kini resmi mengemban amanah sebagai kepala disdik.

Pejabat tinggi pratama lainnya yang dimutasi yakni Sustono. Dia dilantik menjadi Kepala Diskop UM Sumenep meninggalkan jabatan sebagai sekretaris DPRD. Sementara Fajar Rahman yang sebelumnya menakhodai diskop UM dipercaya mengisi kursi jabatan sekretaris DPRD.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Abd. Madjid memaparkan, terdapat 255 pejabat yang mengikuti pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan. Terdiri atas pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala sekolah.

Dua kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya kosong, yakni kepala dinsos dan satpol PP, kini sudah diisi. Kepala Dinsos Sumenep kini dijabat Moh. Iksan, mantan Kabid pemuda disparbudpora. Sementara kepala Satpol PP Sumenep dijabat Bambang Purwo, eks camat Batuputih. Mutasi juga dilakukan kepada sejumlah jabatan seperti camat, Kabid, pengawas, dan kepala sekolah.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menegaskan, mutasi jabatan bukan karena ada larangan. Penyegaran pada sejumlah jabatan tersebut sudah diagendakan jauh-jauh hari. Di samping itu, dia tetap akan melakukan mutasi dalam enam bulan sisa masa jabatan dirinya sebagai bupati jika terjadi kekosongan jabatan.

”Terutama bagi jabatan yang kosong karena pensiun. Sampai akhir periode masih bisa,” ungkapnya.

Hanya, pemkab harus meminta izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, dalam regulasi tersebut juga menyebutkan, mutasi jabatan dalam enam bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah boleh dilakukan atas izin resmi dari kementerian. ”Gak lucu, dalam satu tahun jabatan dibiarkan kosong,” kata bupati dua periode itu.

Ratusan pejabat yang dilantik, dikukuhkan, serta diambil sumpahnya itu diharapkan bekerja profesional. Mutasi jabatan dilakukan dan ditempatkan berdasarkan hasil asesmen dan potensi setiap pejabat. Selain itu, proses mutasi dan pengisian jabatan berdasarkan jalur yang ditentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Tuntutan masyarakat akan terus bertambah. Maka dari itu, jabatan-jabatan yang ada harus diisi oleh pejabat yang sesuai bidang keahliannya,” tandas mantan ketua DPRD Sumenep dari PKB itu.

(mr/luq/bad/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia