Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Biakes Maskin Susut Rp 5,5 M

08 Januari 2020, 13: 00: 44 WIB | editor : Abdul Basri

Biakes Maskin Susut Rp 5,5 M

Share this      

BANGKALAN – Anggaran pembiayaan masyarakat miskin (Biakes Maskin) tahun ini turun drastis. Pada 2019, alokasinya Rp 6,5 miliar. Kini justru hanya Rp 1 miliar atau berkurang Rp 5,5 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan membenarkan anggaran Biakes Maskin menurun. Itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk, mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

”Kenapa turun, karena di dalam penyusunan anggaran, itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan. Atas dasar itu, Pemkab Bangkalan lebih hati-hati,” kata Nur Hasan kemarin (7/1).

Menurut Nur Hasan, agar tidak dianggap melabrak aturan di atasnya, tentu sikap yang harus diambil adalah hati-hati. Namun, kehadiran Pemkab Bangkalan harus ada. ”Karena itu, tetap dianggarkan Biakes Maskin sebesar Rp 1 miliar,” ujarnya.

Meskipun dalam praktiknya Biakes Maskin tidak sama secara penuh perlakuannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya, yang pengguna BPJS Kesehatan diperiksa gratis. Lalu, besoknya masih sakit, tetap gratis. Tetapi, untuk Biakes Maskin, sekarang sakit, besok masih sakit lagi, belum tentu gratis.

”Karena itu, dipandang perlu ada Biakes Maskin. Sebab, tidak semua dikaver melalui JKN,” imbuhnya.

Politikus PPP itu menyatakan, Biakes Maskin sebagai bentuk kehadiran pemkab Bangkalan terhadap masyarakat yang betul-betul emergency dalam hal kesehatan. ”Kami harap dalam pelaksanaannya benar-benar tepat,” pintanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyatakan, turunnya Biakes Maskin disebabkan keterbatasan anggaran. ”Saya sudah konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Biakes Maskin itu tidak termasuk dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menyatakan, anggaran Rp 1 miliar tersebut tentu kurang. Sebab, pada 2019 dikucurkan Rp 6,5 miliar, hampir 100 persen terserap. Hanya sisa Rp 400 jutaan.

”Tapi dari Rp 1 miliar, diupayakan ada tambahan. Entah di PAK (perubahan anggaran keuangan) nanti,” terangnya.

Yoyok menegaskan bahwa Biakes Maskin merupakan bentuk kehadiran Pemkab Bangkalan dalam membantu warganya yang miskin. Hanya, selain masuk 14 kriteria kategori penyakit, juga harus masuk dalam basis data terpadu (BDT).

”Kalau tidak masuk di BDT, tidak bisa masuk. Itu perlu peran aktif dari operator desa,” tandasnya.

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia