Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sumenep
Rentan Disalahgunakan Kepala Desa

DAK untuk Bantuan Rumah Stimulan Berkurang

08 Januari 2020, 12: 53: 38 WIB | editor : Abdul Basri

LAYAK DIBANTU: Seorang warga tidak mampu berada di depan rumahnya di Desa Kolor, Kacamatan Kota Sumenep, kemarin.

LAYAK DIBANTU: Seorang warga tidak mampu berada di depan rumahnya di Desa Kolor, Kacamatan Kota Sumenep, kemarin. (JUPRI/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP ­– Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Cipta Karya Sumenep kembali kecipratan dana alokasi khusus (DAK) Rp 1,6 miliar. Dana itu untuk program bantuan rumah stimulan (BRS) 2020.

Namun, jatah DAK untuk BRS 2020 berkurang dari tahun sebelumnya. Yakni, hanya Rp 1.627.500.000. Sementara pada 2019 Rp 1.855.000.000. ”Sekarang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Kabid Perumahan DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Benny Irawan kemarin (7/1).

Benny menerangkan, bantuan itu diperuntukkan kepada 93 penerima yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Kalianget. Yakni, Desa Kartasada, Karang Anyar, dan Pinggir Papas.

”Fokus persebarannya di lokasi desa kotaku (kota tanpa kumuh). Total bantuannya Rp 17.500.000 untuk masing-masing penerima,” jelasnya.

Pihaknya belum menginventarisasi calon penerima BRS 2020. Lembaganya sudah berkoordinasi dengan tiga kepala desa yang menjadi lokasi sasaran BRS. Dengan demikian, kepala desa mempersiapkan masyarakat yang diangap layak menerima BRS. ”Sebenarnya calon penerimanya sudah ada,” ujarnya.

Kendati calon penerima disiapkan kepala desa, Benny berjanji tetap akan memverifikasi semua calon penerima. Tujuannya, memastikan bantuan tersebut tidak salah sasaran.

”Tetap kami verifikasi satu per satu penerima. Takut ada yang tidak layak menerima bantuan itu,” janjinya.

Dia mengungkapkan, sasaan BRS yaitu masyarakat yang tinggal di rumah tangga tidak layak huni (RTLH). Di samping itu, kriteria BRS yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Harapannya, bantuan itu bisa meningkatkan taraf hidup dan kelayakan tempat tingal penerima.

”Bantuannya cuma stimulan. Dengan demikian, penerima wajib menambahkan jika bantuan masih kurang,” imbuhnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep Ramzi berharap DPRKP dan cipta karya jeli menentukan penerima BRS. Bantuan itu rentan dimanfaatkan oleh kepala desa untuk kepentingan politik.

”Idealnya, meski bantuan itu melibatkan Kades, perlu adanya verifikasi sebelum penerima ditetapkan. Khawatir diberikan kepada pendungnya Kades saja,” pintanya.

Politikus Partai Hanura itu meminta semua tahapan BRS segera dilakukan agar cepat direalisasikan.

Ramzi juga mendesak dinas terkait memberikan pembinaan kepada penerima. Sebab, realisasi bantuan itu langsung kepada penerima. ”Kami meminta adanya pembinaan kepada masing-masing penerima,” tandasnya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia