Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sumenep

Gaji Kades dan Perangkat Naik

Jatah DD-ADD Tahun Ini Lebih Besar

07 Januari 2020, 18: 26: 04 WIB | editor : Abdul Basri

Gaji Kades dan Perangkat Naik

Share this      

SUMENEP – Total pagu alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) untuk 330 desa di Sumenep tahun ini naik. Yakni, dari Rp 472.771.621.292 jadi Rp 480.392.259.540. Atau meningkat Rp 7.620.638.248.

Selain itu, per Januari 2019, pengahasilan tetap (siltap) kepala desa (Kades) dan perangkatnya juga naik. Itu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Moh. Ramli membenarkan adanya kenaikan anggaran DD-ADD 2020. DD sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebab, dana yang dikucurkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

”Tentunya sacara teknis sudah ada perhitungannya dari pusat,” kata Ramli saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (6/1).

Sementara itu, jatah ADD naik karena APBD Sumenep juga meningkat. Khusus ADD, lanjut Ramli, diamanatkan agar dialokasikan 10 persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

”Karena APBD kita ada kenaikan, tentunya menyesuaikan sehingga mau tidak mau ketika APBD naik, apa yang merupakan hak desa juga ada kenaikan,” jelasnya.

Secara garis besar, tidak ada perubahan prioritas dalam penggunaan DD. Masih seputar pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, pemberdayaan badan usaha milik desa (BUMDes), pembangunan embung, dan sarana-prasarana.

”Termasuk pengentasan stunting yang masuk prioritas kami di Sumenep,” ujar mantan kepala dinsos itu.

Meski DD yang digelontorkan lebih banyak, penganggarannya untuk setiap desa tidak sama. Termasuk besaran DD yang diterima tidak selalu bertambah meski alokasi DD mengalami kenaikan. Yaitu, ada yang berkurang, ada pula yang bertambah daripada jatah tahun lalu.

”Untuk pembagian DD tentunya sudah ada rumus yang ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, orang miskin, dan tingkat kesulitan,” paparnya.

Untuk pemanfaatan ADD, jelas Ramli, sebagian untuk membayar gaji penghasilan tetap Kades dan perangkatnya. Dia menyebut per Januari 2019, siltap Kades dan perangkatnya menyesuaikan dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

”Per Januari, penghasilan Kades minimal setara dengan PNS golongan II-A. Terhitung sejak 2020,” ungkapnya.

Ramli mengklaim, meski ada kenaikan ADD, dana yang dialokasikan masih kurang. Di beberapa desa, ADD yang dikucurkan dianggap kurang untuk membayar Kades dan perangkatnya selama setahun. Dengan demikian, pihaknya berencana menyediakan tambahan anggaran untuk desa-desa yang masih kekurangan ADD.

”Konsep kami, akan ada bantuan keuangan khusus untuk menopang kebutuhan ADD yang masih kurang,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo meminta ADD dan ADD yang mengalami penaikan dikelola secara profesional dan transparan sehingga sesuai dengan peruntukannya. Pihaknya berharap anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

”Jika gaji Kades dan perangkatnya naik, harus lebih giat dalam bekarja. Dana itu harus memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pintanya.

Politikus Gerindra itu juga mendesak DPMD dan camat memberikan pembinaan kepada Kades tentang pengelolaan DD-ADD. Sebab, pada 2019 ada dua desa yang DD-nya tidak terserap 100 persen. Dengan demikian, yang menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) mencapai Rp 1,3 miliar.

”Kami meminta ada pembinaan kepada Kades. Apalagi, ada desa yang dijabat Kades baru,” desaknya. (jup)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia