Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Sampang

Persoalan Bansos PKH Belum Beres

06 Januari 2020, 11: 37: 53 WIB | editor : Abdul Basri

Persoalan Bansos PKH Belum Beres

Share this      

SAMPANG – Sebanyak 786 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tidak bisa menikmati haknya. Bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu tersendat dan tidak bisa dicairkan. Dinas Sosial (Dinsos) Sampang berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut tahun ini.

Kepala Dinsos Sampang Moh. Amiruddin membenarkan bansos yang belum bisa dicairkan pada 2019 tersisa 786 KPM. Itu terkendala masalah administrasi dan konflik di lapangan.

”Seperti di Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, kami bukan tidak berupaya untuk melakukan verifikasi, tapi memang kondisi di bawah yang rumit,” kata Amir kemarin (5/1).

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait kendala dan kesulitan di lapangan. Dalam waktu dekat, jika memang di desa yang bermasalah tersebut sudah kondusif, bisa langsung dicairkan.

”Kami akan menyelesaikan di tahun ini, karena momentum politik desa sudah selesai di tahun kemarin,” janjinya.

Berkomunikasi dengan para kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat juga telah dilakukan. Harapannya, KPM yang tak bisa mencairkan bisa segera menerima bantuan PKH.

Koordinator PKH Sampang Nanang Muldianto menambahkan, pada 2019 sebenarnya terdapat ribuan KPM yang tidak bisa mencairkan bantuan PKH. Salah satu penyebabnya, terjadi kesalahan administrasi. Bahkan, pencairan tidak bisa dilakukan sejak tiga tahun terakhir.

”Hingga saat ini, dana bantuan PKH yang belum bisa disalurkan tersisa 786 KPM,” ungkap Nanang.

Data tersebut sudah menjadi temuan dan sudah masuk ranah laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, anggaran pada 2019 sudah tutup.

”Jadi, sekarang menunggu keputusan dari BPK RI seperti apa untuk KPM yang belum bisa mencairkan bantuan PKH itu,” terangnya.

Nanang menegaskan, pada 2019 sudah banyak KPM yang mengalami kendala di administrasi diurus dan diselesaikan. Berdasarkan temuan dari BPK, ada 2.603 KPM di Sampang yang belum menerima bansos.

Menurut Nanang, setelah dilakukan penyesuaian data, ada 1.192 kartu keluarga sejahtera (KKS) dan buku tabungan (butab) yang dinyatakan eligible serta 1.411 KKS dan butab yang non-eligible.

Dijelaskan, untuk yang non-eligible sebanyak 1.411 pada 2019 sudah diselesaikan dan sudah bisa dicairkan. Sementara itu, yang eligible sebanyak 1.192 KPM dan masih tersisa 786 KPM.

”Sisa paling banyak yang tak bisa dicairkan itu yang eligible. Termasuk TKI yang terdata sebagai KPM,” bebernya.

Saat ini pihaknya juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan PKH di Sampang. Utamanya, penyaluran bantuan kepada 786 KPM.

(mr/rus/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia