Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Putusan Sengketa Pilkades Tuntas Hari Ini

06 Januari 2020, 11: 34: 52 WIB | editor : Abdul Basri

Putusan Sengketa Pilkades Tuntas Hari Ini

Share this      

PAMEKASAN – Sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa/Kecamatan Proppo segera tuntas. Hari ini (6/1), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dijadwalkan menggelar sidang putusan.

Sengketa tersebut diajukan Moh. Rahem, bakal calon kepala desa (bacakades) yang digugurkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Proppo beberapa waktu lalu. Keputusan panitia itu lalu digugat ke PTUN Surabaya.

Nisan Radian selaku kuasa hukum Moh. Rahem mengutarakan, kliennya dinyatakan gugur dari pencalonan Kades lantaran ijazahnya diduga bermasalah. Yakni, ada ketidaksesuaian data diri yang tercantum di ijazah.

Ketidaksesuaian itu sudah diperbaiki melalui sidang di PN Pamekasan. Tetapi, kliennya tetap dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Padahal, semua dokumen persyaratan asli, bukan palsu.

Icang–sapaan Nisan Radian–mengatakan, keptusan P2KD salah di mata hukum. Sebab, bacakades boleh dinyatakan tidak lolos jika dokumen persyaratan administrasi yang disetor palsu.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. ”Ijazah klien saya asli,” tegasnya kemarin (5/1).

Beberapa rentetan persidangan digelar. Hari ini, majelis hakim PTUN Surabaya akan membacakan amar putusan. Icang yakin, gugatan yang diajukan dikabulkan.

Ada beberapa fakta persidangan yang menguatkan Moh. Rahem. Di antaranya, ijazah dianggap sah di mata hukum jika lembaga pendidikan yang mengeluarkan tidak mencabut.

Jika gugatan yang diajukan dikabulkan, Pilkades Proppo harus digelar ulang. Otomatis, surat keputusan (SK) pengangkatan Kades terpilih yang dikeluarkan bupati harus dicabut.

Pencabutan SK bupati itu sebagai konsekuensi dari keputusan panitia pilkades yang salah. Sebab, sesuatu yang diawali dari keputusan yang salah, maka hasilnya juga salah. ”Kami optimistis gugatan dikabulkan,” ujarnya.

Menanggapi itu, Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin mengaku belum mengetahui mengenai jadwal sidang putusan itu. Bahkan, selama ini tidak pernah dipanggil sebagai saksi dalam sengketa tersebut.

”Saya tidak tahu kalau ada sidang putusan jadi tidak bisa berkomentar banyak. Kami juga tidak pernah dipanggil sebagai saksi, baik yang sengketa Desa Proppo maupun Desa Tlonto Ares (Kecamatan Waru),” tandasnya.

(mr/pen/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia