Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Praperadilan Lurah Kolpajung Digelar Maraton

05 Januari 2020, 12: 14: 07 WIB | editor : Abdul Basri

DIKEBUT: Lurah Kolpajung Abd. Aziz (kiri) bersama penasihat hukumnya Nisan Radian pada sidang praperadilan kemarin.

DIKEBUT: Lurah Kolpajung Abd. Aziz (kiri) bersama penasihat hukumnya Nisan Radian pada sidang praperadilan kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Sidang praperadilan Lurah Kolpajung Abd. Aziz, tersangka dugaan kasus korupsi tanah kas desa (TKD), disidang kemarin (3/1). Sidang digelar maraton. Hakim hanya memiliki waktu maksimal tujuh hari kerja.

Sidang praperadilan itu dipimpin hakim tunggal Tito Eliandi. Sejumlah warga memadati ruang sidang. Mereka adalah sanak saudara Mahmud, pemilik SHM yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Tito Eliadi mengatakan, berdasar hukum acara pidana, sidang praperadilan harus diputus maksimal tujuh hari kerja sejak sidang perdana. Dengan demikian, sidang kasus korupsi TKD itu digelar secara maraton.

Hakim meminta pelapor dan terlapor memanfaatkan waktu secara maksimal. Efisiensi dan efektivitas harus diperhatikan. ”Tujuh hari kerja harus sudah ada putusan,” katanya.

Tetapi, jika berkas kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), sidang praperadilan dinyatakan gugur. Tetapi, sampai sekarang berkas kasus itu belum dinyatakan lengkap oleh JPU.

Tito mengatakan, praperadilan itu bertujuan menguji apakah penetapan tersangka yang dilakukan Satreskrim Polres Pamekasan sesuai aturan atau justru ada penyimpangan. Semua proses hukum yang dilakukan polisi akan diuji melalui sidang praperadilan tersebut.

Nisan Radian selaku penasihat hukum Lurah Abd. Aziz mengatakan, beberapa persiapan dilakukan untuk menguatkan gugatan. Di ataranya, bukti-bukti dan sejumlah saksi yang siap meringankan tersangka.

Harapannya, gugatan yang diajukan tersangka dikabulkan. Pemohon hanya meminta agar status hukum dari pidana dialihkan ke perdata. Dengan demikian, kewajiban para tersangka hanya mengembalikan aset negara itu.

Icang –sapaan Nisan Radian– mengatakan, jika tersangka tidak mengembalikan aset negara itu, dipersilakan dieksekusi secara pidana. Tetapi, jika TKD itu dikembalikan ke negara, diharapkan proses hukum selesai.

Icang mengatakan, keputusan akhir diserahkan kepada hakim. Tetapi, dia berharap gugatannya dikabulkan. Secara kajian hukum, Lurah Kolpajung Abd. Aziz dan Mahmud tidak layak ditetapkan sebagai tersangka.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia