Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Kepala PT PPI Ajukan Praperadilan

Persoalkan Tersangka Izin Tata Niaga

04 Januari 2020, 10: 23: 52 WIB | editor : Abdul Basri

BEBER: Farid Fathori (kanan) menunjukkan bukti pengajuan praperadilan Kepala Cabang PT Pelita Petrolium Indoasia (PPI) Sumenep Masduki Rahmad (kiri) di PN Sumenep kemarin.

BEBER: Farid Fathori (kanan) menunjukkan bukti pengajuan praperadilan Kepala Cabang PT Pelita Petrolium Indoasia (PPI) Sumenep Masduki Rahmad (kiri) di PN Sumenep kemarin. (JUNAIDI PONDIYANTO/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Penanganan perkara dugaan penyelewengan BBM bersubsidi semakin menarik. Kepala Cabang PT Pelita Petrolium Indoasia (PT PPI) Sumenep Masduki Rahmad mengajukan praperadilan kemarin (2/1). Permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep itu dilakukan terkait penetapan tersangka Masduki Rahmad.

Farid Fathori selaku kuasa hukum Masduki Rahmad menyampaikan, kliennya ditetapkan tersangka Polda Jatim karena dianggap tidak mengantongi izin tata niaga. Pihaknya mengajukan praperadilan karena menilai konstruksi hukum Polda Jatim kurang tepat. Kliennya disangka telah melanggar UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dia disangka melanggar pasal 53 d.

Tidak ada kejelasan juga sangkaan tersebut ditujukan untuk perusahaan yang mana. Baik PT PPI atau PT Bahari Bangkit Jaya (BBJ). Sebab, di perusahaan terakhir itu Masduki Rahmad menjabat sebagai komisaris.

Sebelumnya, Masduki Rahmad hanya diperiksa keterlibatannya terkait jual beli BBM bersubsidi seperti tertuang dalam pasal 55 UU 22/2001 itu. ”Kita melakukan praperadilan untuk memperjuangkan bahwa penetapan polda kepada Masduki sebagai tersangka tidak sah,” jelas Farid.

Menurutnya, hal yang mendasar mengajukan praperadilan karena tidak pernah merasa diperiksa, dalam konteks tidak memilki izin tata niaga. Masduki Rahmad memang pernah diperiksa. Pemeriksaan itu terkait kasus BBM bersubsidi ilegal sebagai saksi.

Pemeriksaan itu bukan sebagai tersangka kasus BBM bersubsidi. Karena itu, menurut Farid, kliennya tidak terbukti terlibat dalam kasus penyimpangan BBM bersubsidi itu. ”Klien saya hanya diperiksa sekali sebagai saksi. Kemudian, ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka karena tidak punya izin tata niaga,” imbuh Farid.

Permohonan praperadilan itu terdaftar dengan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Smp. Surat itu ditandatangani Supriyadi selaku panitera PN Sumenep dengan pemohon Masduki Rahmad.

Seperti diberitakan, Polda Jawa Timur menemukan tiga tangki duduk hitam berisi BBM jenis solar sekitar 42.000 liter di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Selasa (19/11). BBM bersubsidi tersebut diduga tidak dilengkapi izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga yang dibeli PT PPI dari PT Jagad Energi.

Jumat (6/12), petugas menemukan dump truck modifikasi kapasitas 8 ton nopol B 9213 IV milik PT Jagad Energi melakukan pengisian solar di SPBU 54.691.01 di Kecamatan Blega, Bangkalan. Solar sebanyak itu seharga Rp 5.700 per liter. Solar bersubsidi tersebut akan dijual kepada PT Pelita Petrolium Indoasia (PPI) Cabang Sumenep Rp 6.000 per liter.

BBM tersebut kembali dijual oleh PT PPI kepada sejumlah industri. Antara lain ke Pegaraman Sumenep 1 (PT Garam). Setiap kali transaksi 5.000 liter. Kemudian, dijual kepada PT Dharma Dwipa Utama (DDU). Setiap pembelian 10.000 liter. Juga, dipasok ke PT Pundi Kencana Makmur 5.000 liter setiap kali pembelian.

Termasuk ke salah satu BUMD di Sumenep, PT Sumekar (Line) dengan setiap kali pembelian 16.000 liter. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tindah sebagai pembeli, Supriyono sebagai sopir truk, dan Khoirul Anam sebagai kernet truk. Lalu, Nurhidayat dan Moh. Nur Wahyudi. Keduanya sebagai pengawas SPBU 54.691.01 serta M. Sukri sebagai operator.

Polisi juga memeriksa sepuluh saksi. Yakni, Masduki Rahmad (komisaris PT BBJ), Budiyanto (direktur PT BBJ), Teguh Riyanto (sopir mobil tangki), Bambang Yusman (sopir mobil tangki), dan Trio Prabowo Swandika (bagian administrasi). Selain itu, M. Ubaidillah (Kanit Pegaraman Sumenep 1), Angga (Kasi Teknik Pegaraman Sumenep 1), Susnawiyah (staf keuangan Pegaraman Sumenep 1) serta Anom Setya Legowo dan Abdul Aziz (pemilik SPBU).

Belakangan, Masduki Rahmad juga ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, ada tujuh tersangka yang telah ditetapkan polda dalam perkara ini. (jun)

(mr/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia