Sabtu, 18 Jan 2020
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Lurah Kolpajung Melawan, Ajukan Praperadilan Kasus Tanah Kas Desa

03 Januari 2020, 09: 49: 52 WIB | editor : Abdul Basri

Lurah Kolpajung Melawan, Ajukan Praperadilan Kasus Tanah Kas Desa

Share this      

PAMEKASAN – Lurah Kolpajung Abd. Aziz menilai dirinya tidak tepat ditetapkan tersangka kasus korupsi tanah kas desa (TKD). Sebagai bentuk perlawanan, dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Nisan Radian selaku kuasa hukum Abd. Aziz mengatakan, permohonan praperadilan resmi dilayangkan. Pihaknya merasa jeratan pidana atas kasus peralihan aset negara itu kurang tepat.

Seharusnya, kata dia, polisi menggiring persoalan tersebut ke hukum perdata. Sebab, penerbitan sertifikat tanah itu tidak serta-merta dilakukan. Tetapi, ada proses panjang yang melibatkan pemerintah.

Pertama, pemohon sertifikat mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian, surat permohonan itu harus menyertakan bukti pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut Nisa, seharusnya Pemkab Pamekasan tidak menerima pembayaran BPHTB jika tanah tersebut aset negara. Tetapi fakta di lapangan, pembayaran tersebut berjalan lancar tanpa kendala. ”Sertifikat tanah itu tidak serta-merta langsung jadi, ada proses,” katanya kemarin (1/1).

Klik disini untuk Bantu dan dukung channel Youtube Radarmadura id

Icang –sapaan Nisan Radian– menilai, kasus tersebut kurang tepat jika dibawa ke ranah pidana. Seharusnya diproses secara perdata. Jika Mahmud selaku pemilik sertifikat hak milik (SHM) tidak mengembalikan aset itu, baru dilanjutkan ke pidana.

Permohonan dalam praperadilan itu hanya satu. Yakni, memohon kepada majelis hakim untuk menggeser kasus tersebut dari pidana ke perdata. ”Monggo diproses secara pidana kalau yang bersangkutan tidak menyerahkan asetnya,” katanya.

Icang berharap majelis hakim mengabulkan permohonan. Sebab, pada prinsipnya dia juga memiliki keinginan sama. Yakni, menyelamatkan aset negara. Tetapi, prosesnya harus objektif.

Kasatreskrim Polres Pamekasan Iptu Andri Setya Putra membenarkan kedua tersangka kasus korupsi itu mengajukan praperadilan. Dia menghargai upaya hukum tersebut karena dilindungi konstitusi.

Andi memastikan, penetapan tersangka kasus dugaan penyerobotan TKD itu sudah tepat. Polisi memiliki beberapa bukti untuk menjerat Lurah Kolpajung Abd. Aziz dan Mahmud selaku pemilik SHM.

Bahkan, berdasarkan auditor pemerintah, terdapat kerugian negara senilai Rp 1 miliar lebih dari kasus tersebut. Dengan demikian, penetapan tersangka dinilai tepat sesuai prosedur yang berlaku. ”Korupsi itu kunci utamanya kerugian negara,” katanya.

Sebelumnya, Polres Pamekasan menetapkan Lurah Kolpajung Abd. Aziz dan Mahmud warga setempat sebagai tersangka. Aziz diduga menyalahgunakan wewenang untuk memuluskan peralihan TKD menjadi tanah pribadi milik Mahmud.

Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni, pasal 2, 3, dan 9 UU 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Para tersangka kasus korupsi itu diancam kurungan pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

(mr/luq/pen/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia